Muhammad II Al-Fatih: Penakluk Konstantinopel

www.slideshare.net

Racik-Meracik Ilmu,- Abu Qubail menuturkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, “Suatu ketika kami sedang menulis di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau ditanya, “Mana yang terkalahkan lebih dahulu, Konstantinopel atau Romawi?” Beliau menjawab, “Kota Heraklius-lah yang akan terkalahkan lebih dulu.” Maksudnya adalah Konstantinopel.” [H.R. Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim]

“Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan.” [H.R. Ahmad bin Hanbal Al-Musnad 4/335]

Jika anda terkagum-kagum dengan penggambaran perang yang ketat antara Balian of Ibelin melawan Shalahudin Al-Ayyubi di film Kingdom of Heaven [resensi Priyadi], maka perang antara Constantine XI Paleologus dengan Muhammad Al-Fatih jauh lebih ketat, tidak hanya dalam hitungan hari tapi berminggu-minggu.

Sultan Muhammad II atau Mehmed Al-Fatih

Kekaisaran Romawi terpecah dua, Katholik Roma di Vatikan dan Yunani Orthodoks di Byzantium atau Constantinople yang kini menjadi Istanbul. Perpecahan tersebut sebagai akibat konflik gereja meskipun dunia masih tetap mengakui keduanya sebagai pusat peradaban. Constantine The Great memilih kota di selat Bosphorus tersebut sebagai ibukota, dengan alasan strategis di batas Eropa dan Asia, baik di darat sebagai salah satu Jalur Sutera maupun di laut antara Laut Tengah dengan Laut Hitam dan dianggap sebagai titik terbaik sebagai pusat kebudayaan dunia, setidaknya pada kondisi geopolitik saat itu.

Yang mengincar kota ini untuk dikuasai termasuk bangsa Gothik, Avars, Persia, Bulgar, Rusia, Khazar, Arab-Muslim dan Pasukan Salib meskipun misi awalnya adalah menguasai Jerusalem. Arab-Muslim terdorong ingin menguasai Byzantium tidak hanya karena nilai strategisnya, tapi juga atas kepercayaan kepada ramalan Rasulullah SAW melalui riwayat Hadits di atas.

Wilayah Konstantinopel

Upaya pertama dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 668M, namun gagal dan salah satu sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Ayyub Al-Anshari ra. gugur. Sebelumnya Abu Ayyub sempat berwasiat jika ia wafat meminta dimakamkan di titik terjauh yang bisa dicapai oleh kaum muslim. Dan para sahabatnya berhasil menyelinap dan memakamkan beliau persis di sisi tembok benteng Konstantinopel di wilayah Golden Horn.

Generasi berikutnya, baik dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah hingga Turki Utsmani pada masa pemerintahan Murad II juga gagal menaklukkan Byzantium. Salah satu peperangan Murad II di wilayah Balkan adalah melawan Vlad Dracul, seorang tokoh Crusader yang bengis dan sadis (Dracula karya Bram Stoker adalah terinsipirasi dari tokoh ini). Selama 800 tahun kegagalan selalu terjadi, hingga anak Sultan Murad II yaitu Muhammad II naik tahta Turki Utsmani.

Sejak Sultan Murad I, Turki Utsmani dibangun dengan kemiliteran yang canggih, salah satunya adalah dengan dibentuknya pasukan khusus yang disebut Yanisari. Dengan pasukan militernya Turki Utsmani menguasasi sekeliling Byzantium hingga Constantine merasa terancam, walaupun benteng yang melindungi –bahkan dua lapis– seluruh kota sangat sulit ditembus, Constantine pun meminta bantuan ke Roma, namun konflik gereja yang terjadi tidak menelurkan banyak bala bantuan.

Constantine XI Paleologus

Hari Jumat, 6 April 1453M, Muhammad II atau disebut juga Mehmed bersama gurunya, syaikh Aaq Syamsudin, beserta tangan kanannya, Halil Pasha dan Zaghanos Pasha merencanakan penyerangan ke Byzantium dari berbagai penjuru benteng kota tersebut. Dengan berbekal 150.000 ribu pasukan dan meriam buatan Urban –teknologi baru pada saat itu– Muhammad II mengirim surat kepada Paleologus untuk masuk Islam atau menyerahkan penguasaan kota secara damai atau perang. Constantine Paleologus menjawab tetap mempertahankan kota dengan dibantu oleh Kardinal Isidor, Pangeran Orkhan dan Giovanni Giustiniani dari Genoa.

Kota dengan benteng 10m-an tersebut memang sulit ditembus, selain di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7m. Dari sebelah barat melalui pasukan altileri harus membobol benteng dua lapis, dari arah selatan laut Marmara pasukan laut harus berhadapan dengan pelaut Genoa pimpinan Giustiniani dan dari arah timur armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tak bisa lewat.

Berhari-hari hingga berminggu-minggu benteng Byzantium tak bisa jebol, kalaupun runtuh membuat celah pasukan Constantine mampu mempertahankan celah tersebut dan dengan cepat menumpuk kembali hingga tertutup. Usaha lain pun dicoba dengan menggali terowongan di bawah benteng, cukup menimbulkan kepanikan kota, namun juga gagal. Hingga akhirnya sebuah ide yang terdengar bodoh dilakukan hanya dalam semalam. Salah satu pertahanan yang agak lemah adalah melalui selat Golden Horn yang sudah dirantai. Ide tersebut akhirnya dilakukan, yaitu memindahkan kapal-kapal melalui darat untuk menghindari rantai penghalang, hanya dalam semalam dan 70-an kapal bisa memasuki wilayah selat Golden Horn.

29 Mei, setelah sehari istirahat perang Muhammad II kembali menyerang total, diiringi hujan dengan tiga lapis pasukan, irregular di lapis pertama, Anatolian Army di lapis kedua dan terakhir pasukan Yanisari. Giustiniani sudah menyarankan Constantine untuk mundur atau menyerah tapi Constantine tetap konsisten hingga gugur di peperangan. Kabarnya Constantine melepas baju perang kerajaannya dan bertempur bersama pasukan biasa hingga tak pernah ditemukan jasadnya. Giustiniani sendiri meninggalkan kota dengan pasukan Genoa-nya. Kardinal Isidor sendiri lolos dengan menyamar sebagai budak melalui Galata, dan Pangeran Orkhan gugur di peperangan.

Konstantinopel telah jatuh, penduduk kota berbondong-bondong berkumpul di Hagia Sophia, dan Sultan Muhammad II memberi perlindungan kepada semua penduduk, siapapun, baik Islam, Yahudi ataupun Kristen. Hagia Sophia pun akhirnya dijadikan masjid dan gereja-gereja lain tetap sebagaimana fungsinya bagi penganutnya.

Toleransi tetap ditegakkan, siapa pun boleh tinggal dan mencari nafkah di kota tersebut. Sultan kemudian membangun kembali kota, membangun sekolah –terutama sekolah untuk kepentingan administratif kota– secara gratis, siapa pun boleh belajar, tak ada perbedaan terhadap agama, membangun pasar, membangun perumahan, bahkan rumah diberikan gratis kepada para pendatang yang bersedia tinggal dan mencari nafkah di reruntuhan kota Byzantium tersebut. Hingga akhirnya kota tersebut diubah menjadi Istanbul, dan pencarian makam Abu Ayyub dilakukan hingga ditemukan dan dilestarikan. Dan kini Hagia Sophia yang megah berubah fungsi menjadi museum.

Read More

Pesawat Tempur Rusia yang Paling Mematikan

www.thecolor.com

Racik-Meracik Ilmu,- Pesawat tempur merupakan salah satu senjata perang yang paling mematikan, dengan kemampuan terbang di udara pesawat tempur mampu menyerang semua sasaran dalam kecepatan tinggi, oleh itu negara-negara di dunia saat ini berusaha mengembangkan teknologi pesawat tempur mereka.

Rusia merupakan salah satu Negara pencipta sekaligus pengekspor Pesawat Tempur terbaik di dunia, Pesawat-pesawat tempur Rusia dibekali dengan senjata-senjata berteknologi canggih, yang mampu menghancurkan musuh baik di udara, laut maupun  darat, berikut pesawat tempur Rusia yang paling mematikan  :

Sukhoi SU 35

Seperti yang dikutip dari Wikipedia SU 35 adalah pesawat tempur multiperan, kelas berat, berjelajah panjang, dan bertempat duduk tunggal asal Rusia. Pesawat ini dikembangkan untuk menandingi F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Kelebihan dari SU 35, Manuver yang lincah Salah satu kunci kemenangan pertempuran udara adalah kemampuan manuver, dan supermanuver adalah ciri khas dari pesawat tempur Flanker seperti Su-35. Setengah Siluman, Walau tidak murni pesawat tempur siluman, Su-35 memiliki beberapa karakteristik siluman. Berdaya Jangkau Jauh, Taktik Perang Dingin Rusia adalah pesawat tempur yang mampu melakukan penerbangan jarak jauh tanpa sering mengisi bahan bakar – yang membuat Su-35 mampu menjangkau wilayah yang lebih jauh.

Mikoyan MiG-35

Seperti yang dikutip dari Wikipedia, Mikoyan Mikoyan Mig-35 adalah pengembangan lanjutan dari teknologi MiG-29M/M2 dan MiG-29K/KUB. Pesawat ini diklasifikasikan sebagai penemu generasi 4++ oleh Mikoyan. Teknologi terbaru MiG 35 dengan kemampuan tinggal landas di runaway pendek, pengereman tajam, mendaki secara vertikal, berputar di udara 360 derajat dengan rumit dalam waltz udara yang penuh intrik dan manuver yang tak terbayangkan memberikan pilot keuntungan taktis dalam pertempuran udara yang selama ini hanya dimiliki sukhoi dan menjadikannya superior dibanding pesawat lain. MiG 35 mampu melakukan pertempuran jarak jauh. Performance mesin yang dihasilkan dari mesin terbaru mempunyai kecepatan maksimum 2,35 Mach ( 2600 km/jam, 1,491 mph) di ketinggian, 1.450 km/jam ( 901 mph) pada tingkat rendah dan bisa menjangkau hingga 2000 Km(1.240 mil), 3100 Km(1.930 mil) dengan 3 tangki tambahan, batas ketinggian penerbangan 17.500 m dengan kecepatan panjat 330 m/detik dan Thrust/Weight 1.14.

Tupolev Tu-160 (Kode Nato : Blackjack)

Seperti yang dikutip dari Wikipedia, Tupolev Tu-160 Beliey Lebed atau Angsa Putih adalah pesawat pembom supersonik sayap rendah (low wing)  yang dirancang oleh Tupolev pada tahun 1980. Pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia, dengan jumlah pesawat sebanyak 16 unit.

Pesawat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah penerbangan militer, untuk kategori pesawat supersonik dan pesawat dengan sayap geometri variabel. Kecepatan dari Bomber Rusia dengan jenis TU-160M Blackjack yaitu Mach 2 setara dengan jet Typhoon. Bomber Rusia TU-160M Blackjack mampu terbang sejauh 7.600 mil dengan tanpa mengisi kembali bahan bakar.Pesawat ini mulai bertugas pada tahun 1987, dan merupakan pesawat pembom strategis terakhir yang dirancang khusus untuk Uni Soviet.

Seorang peneliti di Royal United Services Institute (RUSI) menjelaskan bahwa TU-160M Blackjack saat ini memiliki kekuatan jauh lebih hebat serta lebih efisiensi bahan bakar.

TU-160M Blackjack mampu membawa rudal-rudal konvensional yang lebih besar. "Uji penerbangan TU-160M Blackjack berjalan sukses, tak ada pesawat tempur Inggris yang dapat menandingi. Itu bomber terbesar di dunia," kata Sutyagin.

Dua dari TU-160M Blackjack pertama sudah lolos uji penerbangan, yang dilakukan pada akhir Desember, kini TU-160M Blackjack mulai dioperasikan. Ada 10 unit TU-160M Blackjack yang akan dimodernisasi sebelum 2020.

Read More

Demokrasi Terpimpin 1959-1965

http://komunitaskretek.or.id/

Oleh : Ruhiyat Kawset

Terbentuknya Demokrasi Terpimpin di Indonesia diawali pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan karena pada masa Demokrasi parlemen perpolitikan dalam negeri mengalami krisis politik dan kekacauan di berbagai bidang. Awal demokrasi Terpimpin dimulai dengan adanya surat mandat Dekrit Presiden Juli 1959 akibat belum tersusunnya Undang-Undang Dasar Negara dan banyaknya kepentingan-kepentingan politik antar partai. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin menambah kekacauan bahkan menjurus menuju gerakan Separatisme yang memperparah keadaan politik pada masa parlement. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat, dan keadaan semakin sulit untuk menemukan solusi mempersatukan perbedaan antar partai. Masing- masing partai politik selalu berusaha untuk menggunakan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Konflik antar partai politik inilah yang mengganggu stabilitas nasional sehingga menyebabkan keterpurukan politik dalam negeri pada masa Demokrasi parlemen.

Soekarno sebagai presiden Indonesia yang pertama pada masa Demokrasi Terpimpin berusaha untuk memperbaiki keadaan dan perpolitikan secara nasional melalui Dekrit Presiden . Setiap pidato Soekarno mampu membakar semangat perjuangan kepada rakyat untuk selalu bersatu membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Langkah Berikutnya yang dilakukan oleh presiden Soekarno untuk membangun Indonesia pada tahun 1960-an adalah menggunakan konsep “revolusi belum selesai”. Konsep tersebut merupakan konsep yang digunakan Soekarno untuk menolak ideologi barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia setelah berdirinya suatu Negara (Indonesia).[1]

Pada masa Demokrasi Presidensial terdapat empat kekuatan partai yang mengisi parlemen yaitu NU, Masyumi,PNI dan PKI. Namun pada kenyataannya Soekarno lebih memilih partai Komunis Indonesia (PKI) dikarenakan politik poros Soekarno yang lebih cenderung ke negara Sosialis hal tersebut dibuktikan dengan poros Jakarta-Peking, Jakarta-Hanoi. Hal tersebut melanggar Undang- Undang Dasar Indonesia yang berpolitik secara bebas aktif. 

Pada masa Demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno telah memberikan tempat bagi PKI dalam sistem perpolitikan nasional karena menurut Soekarno, PKI telah terbukti mempunyai basis masa terbesar di Indonesia daripada partai-partai lain, atas posisi teresut Soekarno yang melaksanakan konsepsi NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) sebagai landasan Demokrasi Terpimpin dan kolektivitas berbagai partai menjadi satu. Konsep revolusi yaitu revolusi nasional 17 Agustus 1945, revolusi sosial dan revolusi komunis menghasilkan jargon “Revolusi Belum Selesai” sangat relevan yang terus menguat, sehingga mempermudah Soekarno menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin untuk meraih dominasi politik.[2] Dalam konteks Demokrasi Terpimpin hubungan Soekarno selaku Presiden menjadi dekat dengan PKI.

Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia (PKI) memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Soekarno memberikan konsistensi dan dukungan sepenuhnya atas segala kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno. Selanjutnya PKI mengindoktrinisasi pandangan idealis terhadap Soekrno untukmenggerakkan rakyat Indonesia melalui jargon yang disampaikan Soekarno. 

Dalam menyampaikan kebijakan politiknya, Presiden Soekarno menggunakan jargon-jargon politik agar mudah dipahami dan mudah diingat oleh rakyat. Pada masa Demokrasi Terpimpin penggunaan jargon dianggap sebagai penggerak massa yang mampu melecutkan semangat perjuangan rakyat membangun bangsa Indonesia. Jargon dalam penerapannya sebagai proses mobilisasi massa yang efektif untuk mendukung kampanye- kampanye patriotik yang selalu digemakan secara revolusioner. Penggunaan jargon politik memiliki daya pikat tersendiri bagi rakyat karena pada masa itu Soekarno mampu mengkristalisasikan dan mengekspresikan perasaan-perasaaan yang selaras rakyat Indonesia.

A. Kondisi Politik Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Indonesia Tahun 1956 Konstituante tidak berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Keadaan itu semakin mengguncangkan situasi politik di Indonesia. Bahkan, masing-masing partai politik mementingkan kepentingan partai demi tujuan partainya tercapai. Oleh sebab itu, sejak tahun 1956 kondisi dan situasi politik Negara Indonesia semakin buruk dan kacau.

Keadaan yang semakin bertambah kacau itu sangat membahayakan dan mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia karena selain Konstituante gagal menetapkan UUD yang baru juga timbulnya berbagai pemberontakan di Indonesia yaittu: DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, Permesta di Sulawesi Utara, PRRI di Sumatera dan RMS di Maluku. banyak Suasana semakin bertambah panas karena adanya ketegangan yang diikuti dengan sikap dari setiap partai politik yang berada di Konstituante. Rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante namun konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Kegagalan Konstituante untuk melaksanakan sidang-sidangnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Undang- Undang Dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik diantaranya Soewirjo ketua umum PNI mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Waktu itu pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar 1945 dianggap sebagai langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut: (1) Pembubaran Konstituante. (2) berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, (3) Pembentukkan MPRS

Revolusi politik di Indonesia pada masa itu bukan mendirikan kekuatan segolongan atasan saja juga tidak mendirikan kekuasaan diktatorial kaum proletar, tapi harus mendirikan kekuasaan gotong-royong, kekuasaan menerapkan demokrasi yang menjamin terkonsentrasinya seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan rakyat.[3]

Indonesia dalam fase perpolitikan Demokrasi Terpimpin telah menyederhanakan struktur politik dengan memusatkan kekuatan di dua lembaga antara Soekarno dan Angkatan Darat sedangkan PKI sebagai partai politik dengan basis massa yang besar menjadi kekuatan ketiga. Sistem Demokrasi Terpimpin ini kemudian dikemas dalam tiga kekuatan besar yakni Soekarno, Angkatan Darat dan Komunis.[4]

Demokrasi Terpimpin mendapat tentangan banyak kalangan, seperti Deliar Noer mengatakan bahwa demokrasi Terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam keluarga besar bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya.[5] Karena menganggap dirinya sebagai ayah dalam konteks bernegara, sehingga Soekarno memiliki kebijakan sendiri sebagai orang yang tidak akan berpihak pada siapapun. Sikap demikian diterapkannya dalam berpolitik tanpa partai, dengan tujuan independensi tanpa adanya unsur-unsur mendiktenya.

Perinsip ini kemudian membuat Soekarno banyak ditentang oleh banyak lawan-lawan politiknya, entah lupa atau tidak sadar, jelasnya dengan menerapkan politik tanpa partai mengakibatkan dirinya masuk dalam lingkaran pencidera demokrasi. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kesepakatan dari konstituante ditegaskan oleh Hatta bahwa anjuran untuk bergabung dengan partai politik bagi penghuni konstitusi negara (3 November 1946). Kritikan Hatta mendapat dukungan dari M. Natsir dan Ki Hadjar Dewantara – pemimpin Taman Siswa – secara pedas menyatakan demokrasi Terpimpin tidak ada bedanya dengan “liederschap” (kepemimpinan). Hatta pada tahun 1961 menulis dalam bentuk brosur dengan judul, “Demokrasi Kita” isinya menentang ketetapan Presiden Soekarno tentang demokrasi Terpimpin, di dalamnya sangat banyak bertentangan dengan asas-asas kesepakatan berdemokrasi.[6]

Di antara hal-hal yang dianggap janggal dalam periode demokrasi Terpimpin adalah:[7]

1. Tentang ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, padahal undang-undang sebelumnya sangat jelas, jika periode Presiden menjabat lima tahun.
2. Tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Presiden telah membubarkan DPR hasil pemilu 1955, padahal dalam UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. 
3. Presiden boleh ikut campur dalam pengambilan produk ketetapan legislatif, sesuai peraturan Presiden No. 14/1960. Presiden juga diperbolehkan ikut campur dalam pengambilan produk ketetapan yudikatif, sesuai UU No. 19/1964. Selain itu terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh Komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial.[8]

Pers dan lembaga publik banyak dibredel, saluran-saluran aspirasi rakyat diawasi sangat luar biasa ketat, sehingga teks dan naskah pidato harus disortir sebelum dibacakan di depan umum.

Kemudian juga digencarkan indoktrinasi Manipol-Usdek (Manifesto Politik, UUD 45, Sosialisme indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin) jargon politik Soekarno sebagaimana agar rakyat Indonesia agar tidak terbius oleh retorika politik.[9] Rakyat yakin benar bahwa Sekarno adalah figur yang sesuai dengan kriteria-kriteria pemimpin yang dibutuhkan.[10] Soekarno berhasil memikat massa dan membawa pengikutnya ke arah fokus utama kepribadiannya, selain itu Soekarno mampu mengguncang perasaan pendengarnya dengan daya meyakinkan yang sangat besar.

Arah politik luar negeri Indonesia juga terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas-aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada masa itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara- Negara kornunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). 

Perwujudan poros anti imperialisme dan kolonialisme itu dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit, karena berkiblat ke negera-negara komunis. Selain itu, pemerintah juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukkan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Para pemimpin PKI, Aidit, Njoto, dan lain-lain yang menuliskan statemen politik mereka dalam slogan-slogan Demokrasi Terpimpin dan menegaskan sikap mendukung Manipol juga harus mendukung Nasakom dan Resopim. 

Keadaan sosial-politik massa Demokrasi Terpimpin yang lebih condong ke kiri akibat unsur-unsur PKI yang amat kental. Oleh karenanya yang menjadi obyek jargon- jargon perjuangannya adalah BTI (Barisan Tani Indonesia). BTN adalah organisasi massa petani yang terhubung ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan memberikan Blow up secara besar-besaran selain untuk menarik perhatian dan dukungan sosial-politik, juga menjadi propaganda misi perjuangan PKI. Kasus-kasus aksi sepihak di Jengkol, Kediri (1961), HMI- Utrect di Jember (1963), kasus Manikebu (1963-1964), kasus Kanigoro, Kras , Kediri (1965) dan masih banyak lagi. Indonesia yang akan dijadikan Negara Komunis lewat berbagai macam cara seperti Landreform telah menimbulkan gesekan dan benturan politik, social, budaya dan militer antara sepanjang tahun 1959 dan 1965. Landreform yang dimanfaatkan kaum komunis dengan srtategi tidak lepas dari doktrin partai komunis. Jalan revolusi dengan melenyapkan kelompok- kelompok masyarakat yang dianggap lawan. Untuk itu mereka ciptakan jargon „kawan‟ bagi teman seperjuangannya, dan „lawan‟, bagi yang dianggap sebagai musuh.

Di lain pihak PKI memanfaatkan betul kampanye perebutan kembali Irian Barat yang mencapai puncaknya pada 1961-1962 pada penekanan yang terkandung dalam konsep- konsep yang berfungsi menjustifikasi pada kampanye untuk membangkitkan antusiasme publik. Slogan yang digunakan Soekarno pada pidato 13 Desember 1961, menyerukan rakyat menggagalkan pembentukan negara merdeka Papua, bersiap mengibarkan bendera merah- putih di tanah Irian Barat dan menyiapkan diri bagi mobilisasi umum dengan Jargon Trikora. Dua bulan sebelumnya Palitbiro telah menerbitkan pernyataan yang tegas dan menuntut dengan tegas agar presiden segera memberi komando “Merebut Irian barat dengan Segala Cara”. Jalan Trikora (Tri Komando Rakyat). adalah istilah selanjutnya untuk menamai perintah terakhir Soekarno, singkatan dari Tri Komando rakyat untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua.

B. Dampak Politik dan Sosial Demokrasi pada masa Terpimpin

a. Dampak Politik

Masa antara tahun 1959 hingga 1965 dalam sejarah politik Indonesia dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Pada fase itu Soekarno bertahan di singgasana kekuasaan selama masih mampu mengendalikan kekuatan politik dalam negeri. Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat di bawah Mayor Jenderal Nasution adalah faktor-faktor kekuasaan dalam pemerintahan. Soekarno tidak mempunyai organisasi politik yang menjadi sandarannya. Pengaruh Soekarno cukup besar terhadap tentara, Soekarno memerlukan dukungan dari golongan politik yang bermusuhan dengan tentara. PKI, dengan organisasinya yang rapi dan ideologinya yang anti tentara, yang kemudian menjadi tumpuan Soekarno karena itulah Soekarno terus berusaha melindungi PKI dari berbagai usaha Nasution dan perwira-perwira lainnya untuk mengurangi pengaruh partai itu.[11]

Pers pada masa Demokrai Terpimpin dijadikan alat politik oleh pemerintah dan keterlibatan media massa dengan kegiatan politik tidak semata-mata mencerminkan perhatian media terhadap politik melainkan menyiratkan pula adanya keterkaitan atas dasar satu kepentingan antara media massa dan kekuatan politik. Ideologi yang ditanamkam harus pancasila, keyakinan mental Indonesia dan persoalan pokok Indonesia yakni bersifat revolusi Indonesia, musuh-musuh revolusi Indonesia adalah siapapun yang berbeda di luar revolusi Indonesia. Dalam manifesto politik jelas dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia melawan imperialisme Belanda sewaktu menjajah kasus Irian Barat, jika Belanda dalam soal Irian Barat tetap membandel, tetap Berkepala Batu maka semua modal Belanda akan habis riwayatnya sama sekali di bumi Indonesia.[12]

b. Dampak Sosial

Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur- unsur penting Negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD.[13] Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama. Manipol- Usdek dan Nasakom: Struktur Konstitusi dan Ideologi Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin sebenarnya, terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter, dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an.[14]

Untuk menggantikan pertentangan antara partai-partai di parlemen, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Soekarno memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari angkatan darat. Akan tetapi Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok- kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga walau tidak begitu signifikan peranan dari golongan agama, yaitu khususnya yang diwakili oleh NU yang tergabung dalam poros nasakom Soekarno semasa pemberlakuan demokrasi terpimpin. Meskipun pemimpin PKI maupun Angkatan Darat mengaku setia kepada Presiden Soekarno, mereka sendiri masing- masing terkurung dalam pertentangan yang tak terdamaikan.

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Soekarno menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepada presiden. Pancasila ditekankan dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. 

Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan “kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh” di dunia, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis). 

Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin. Sampai dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Juli 1959, Presiden Soekarno adalah pemegang inisiatif politik, terutama dengan tindakan dan janji-janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur konstitusional. 

Akan tetapi, tekananannya kemudian mulai bergeser kepada tindakan simbolis dan ritual, serta khususnya kepada perumusan ideologi dan kemudian memberikan gagasan-gagasan berulang kali. Presiden Soekarno dalam hal ini menciptakan doktrin negara yang baru.[15]

1. Indonesia dalam fase perpolitikan Demokrasi Terpimpin telah menyederhanakan struktur politik dengan memusatkan kekuatan di dua lembaga antara Soekarno dan Angkatan Darat sedangkan PKI sebagai partai politik dengan basis massa yang besar menjadi kekuatan ketiga. Sistem Demokrasi Terpimpin ini kemudian dikemas dalam tiga kekuatan besar yakni Soekarno, Angkatan Darat dan Komunis. Kemudian juga digencarkan indoktrinasi Manipol-Usdek (Manifesto Politik, UUD 45, Sosialisme indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin) jargon politik Soekarno sebagaimana agar rakyat Indonesia agar tidak terbius oleh retorika politik. Rakyat yakin benar bahwa Sekarno adalah figur yang sesuai dengan kriteria-kriteria pemimpin yang dibutuhkan.
2.  Dalam bidang politik Pers pada masa Demokrai Terpimpin dijadikan alat politik oleh pemerintah dan keterlibatan media massa dengan kegiatan politik tidak semata-mata mencerminkan perhatian media terhadap politik melainkan menyiratkan pula adanya keterkaitan atas dasar satu kepentingan antara media massa dan kekuatan politik. Ideologi yang ditanamkam harus pancasila, keyakinan mental Indonesia dan persoalan pokok Indonesia yakni bersifat revolusi Indonesia, musuh-musuh revolusi Indonesia adalah siapapun yang berbeda di luar revolusi Indonesia. Sementara dalam bidang sosial Soekarno menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepada presiden. Pancasila ditekankan dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom.

Dari uraian dan dekripsi di atas sangat jelas, bahwa demokrasi dan eksistensi kepemimpinan politik di Indonesia saat ini masih jauh dari kata ideal. Tambal sulam sistem politik masih harus dilakukan untuk menempatkan ide-ide demokrasi dalam kehidupan dan melahirkan kepemimpinan politik yang pro rakyat, sehingga tujuan didirikannya Indonesia bisa terealisasikan sebagai bangsa yang berdaulat secara sandang, pangan, papan, dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Kasdi, , Kau Merah Menjarah (Aksi sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965) Surabaya :YKCB-CICS. 2009.

Crouch, Herbert, Militer & Politik di Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.

Feith, Herbert, The Decline of The Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca, London Cornell University Press. 1962.

______Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995

Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.

H.Roslan.Abdulgani, Penjelasan Manipol-Usdek, Bahan-bahan Indoktrinasi. Djember: Penerbit Sumber Ilmu, 1961.

Kartodirjo; Sartono, dan Marwati Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia. VI. Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1975.

MC.Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Jogjakarta,1991.

Moeljanto, D.S dan Taufiq Ismail, Prahara Budaya (kilas baliko fensif Lekra/PKI DKK), Bandung: Mizan, 1995

Noer Deliar, Perkembangan Demokrasi Kita, dalam M. Amin Rais, Demokorasi dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES, 1986.

Onghokham, Manusia dalam Kemelut Sejarah, Jakarta: LP3S, 1978.

Rex, Mortimer, Indonesian Communism Under Soekarno (Idiologi dan Politik 1959-1965), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Rosyada, Dede., dkk. Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani. Abdul Rozak, dkk., ed. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kerjasama The Asia Foundation & PERNADA MEDIA, 2003.

Soekarno, Membangun Dunia Kembali (MDK), Kempen, 1960.

[1]Aminuddin, Kasdi, 2009, Kau Merah Menjarah (Aksi sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965, Surabaya :YKCB-CICS. 

[2]Rex, Mortimer, Indonesian Communism Under Soekarno (Idiologi dan Politik 1959-1965), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h.59 

[3]H.Roslan. Abdulgani,, Penjelasan Manipol-Usdek, Bahan-bahan Indoktrinasi. A.Reachim. (Jember: Penerbit Sumber Ilmu, 1961), h. 149 

[4]H.Roslan. Abdulgani,, Penjelasan Manipol-Usdek, Bahan-bahan Indoktrinasi. A.Reachim. h. 149 

[5]Demikian kekeliruan sangat besar dalam demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai penting dalam demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Lihat Rosyada, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kerjasama The Asia Foundation & PERNADA MEDIA, 2003), h. 131 

[6]Deliar Noer , Perkembangan Demokrasi Kita, dalam M. Amin Rais, Demokorasi dan Proses Politik, h. 82 

[7]Rosyada, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, h. 131 

[8]Deliar Noer, Perkembangan Demokrasi Kita, dalam M. Amin Rais, Demokorasi dan Proses Politik, h. 82 

[9]H.Roslan.Abdulgani,, Penjelasan Manipol-Usdek, Bahan-bahan Indoktrinasi. A.Reachim. h. 149 

[10]Onghokham, Manusia dalam Kemelut Sejarah. (Jakarta: LP3S, 1978), h. 21 

[11]Feith, Herbert, 1962, The Decline of The Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca, (London: Cornell University Press, 1962), h. 78. 

[12]Feith, Herbert, 1962, The Decline of The Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca, h. 79 

[13]Poesponegoro, Marwati Djoened dkk., Sejarah Nasional Indonesia jilid VI, (Jakarta: Depdikbud- Balai Pustaka, 1993), h. 311 

[14]Crouch, Herbert, Militer & Politik di Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), h. 44 

[15]Feith, Herbert, Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 79

Read More

Apakah benar Jumlah Wanita lebih banyak di banding jumlah pria ?

http://static.pulsk.com/

Apakah benar Jumlah Wanita lebih banyak di banding jumlah pria ? pertanyaan ini selalu saja muncul, terutama dikalangan umat Islam, karena dalam paham Islam, salah satu tanda datangnya Hari kiamat adalah Jumlah wanita Lebih banyak di banding laki-laki, Berikut Jawabannya, :

Read More

Islam Merendahkan Derajat Wanita

myfitriblog.files.wordpress.com

Seorang Siswa bertanya kepada Dr Zakir Naik, "Apakah Islam adalah agama sexist (Tidak menyetarakan Jenis kelamin) Karena nampaknya dalam Islam wanita memiliki lebih banyak hak di banding pria".

Pertanyaan seperti ini mungkin sangat unik bagi dunia saat ini, dimana hampir seluruh dunia, orang-orang Barat non Islam selalu berusaha menyerang Islam karena dianggap ajarannya merendahkan wanita.

Pertanyaan seperti ini memang ada benarnya, apabila kita membuka Al-Qur'an kita akan menemukan Surah Al-Nisa' yang berarti Wanita, betapa suci posisi wanita dalam Islam sehingga jenis kelaminnya dijadikan sebagai salah satu surah dalam Al-Qur'an, kitab yang paling diagungkan oleh ciptaan Allah di Bumi dan Langit.

Adapun perintah dan larangan yang ditegaskan kepada wanita Muslimah bukan sekali-kali untuk mengekang wanita, akan tetapi itulah  hak wanita sebagai ketetapan biologis atas ciptaannya (sunnatullah).

Wanita bukan makhluk bisa, dari wanita seorang manusia bisa melihat dunia ini, wanita adalah ibu, wanita adalah Pendidik pertama dan utama Umat Manusia (Madrasatul Ula) Manusia yang baik akan lahir dari seorang ibu yang baik, coba bayangkan apa yang terjadi apabila wanita keluar dari koridor penciptaannya?

Barat ingin berusaha melepaskan Muslimah dari ajarannya, dengan menyebarkan berita penderitaan Muslimah di tanah-tanah Arab, Kisah penderitaan para wanita-wanita Arab ini ditulis sedemikian rupa, dalam bentuk artikel, jurnal, novel-novel, Arab merendahkan wanita, Arab adalah Islam, maka Islam merendahkan wanita.

Sungguh sangat tidak adil apabila penderitaan Wanita Muslimah Arab dijadikan sampel, begitu banyak negara-negara Muslim di dunia ini yang para muslimahnya Hidup tenang tanpa ada gonjang-ganjing merendahkan Muslimah.

Justru mereka, di negeri-negeri mereka, para wanita muslim berhijab di usir dari tempat kerjanya, diusir dari tempat pendidikannya, diganggu di supermarket. Justru di Negeri mereka, wanita-wanita mereka dijadikan sebagai pajangan, pemuas nafsu syahwat, menjadikan mereka merek dan lambang, menjadikan merak pelacur di filem-filem Porno.

Ibu dari anak-anak mereka berlenggak-lenggok setengah bugil di atas  catwalk, menjadi pajangan di pameran mobil, Motor, Balapan Mobil, Balapan Motor.

Sekarang pertanyaannya "Siapa yang Telah Merendahkan Martabat Wanita ?" Mengapa para pegiat Hak Asasi Manusia Tidak Mempertanyakan ini ?

Dr Zakir Naik  menjawab pertanyaan siswa tadi bahwa "dalam Islam Laki-Laki dan perempuan derajatnya sama" Lebih lengkap tonton Videonya.

Read More

Islam Pada Masa Penjajahan Jepang Di Indonesia

i.ytimg.com

Oleh : Nur Husnaini Thamrin

Membaca Islam Indonesia, tak lepas dari bicara tentang sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh Jepang. Mengacu pada sejarah umat Islam Indonesia, yang mana pernah menghadapi masa kelam sejak zaman penjajahan Belanda. Perjumpaan umat Islam dengan tradisi pencerahan dan kemodernan Eropa yang dibawa oleh penjajah, dimulai sejak zaman renaisans. Negara-negara Eropa mulai melakukan kolonialisasi dan invasi ke negara-negara di luar Eropa termasuk Indonesia. Negara-negara Eropa tidak hanya berkepentingan dengan sumber daya alam, penaklukan tanah dan teritorial di daerah jajahannya, namun juga menyebarkan dan melakukan penaklukan pikiran dan budaya. Dalam proses inilah mereka menyebarkan paham rasional, modern dan liberal.

Tahun 1942 Jepang menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara, dengan cepat menguasai beberapa wilayah Indonesia sebagai wilayah strategis, disamping memiliki sumberdaya alam dan populasi yang dianggap dapat menjadi sumber kekuatan bersama, untuk perang Asia Timur Raya. Jepang menyadari bahwa Indonesia menganut Islam, pada mulanya hal ini tidak menjadi masalah, terbukti dengan kerjasama Jepang dengan umat Islam pada awal-awal masuk ke Indonesia. Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air) satu lembaga yang terdiri dari orang-orang Indonesia. Dalam organisasi ini orang-orang Indonesia dididik dan dilatih memegang senjata, didirikan Kantor Urusan Agama(Shumubu), dibentuk Majlis Syuro Muslimin Indonesia, dan Hizbullah. Meski selanjutnya Jepang harus mempertimbangkan mana dari umat Islam yang dapat memenuhi kepentingan kolonialnya di Indonesia.

Masuknya Jepang ke Indonesia membawa perubahan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia, terutama dalam pendidikan, yang pada masa kolonial Belanda bersifat diskriminatif, kini terbuka bagi setiap orang, semua mendapat kesempatan yang sama, jalur-jalur sekolah dan pendidikan menurut penggolongan keturunan, bangsa, strata atau pun status sosial dihapuskan.[1]

http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/

A. Jepang Masuk Ke Indonesia

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia, menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian memasuki daerah-daerah lain di Indonesia dan dalam tempo yang sangat singkat telah menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda.[2]

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki Nazi Jerman. Hindia belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negoisasi dengan Jepang Juni 1941, yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal, dan Jepang memulai penaklukannya ke Asia Tenggara pada Desember tahun itu juga. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda.

Pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi Tentara Hindia Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan, bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Letnan Jenderal ter Poorten, mewakili Gubernur Jenderal menanda-tangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan demikian secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Hari itu juga, tanggal 9 Maret Jenderal Hein ter Poorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk menyerahkan diri kepada balatentara Kekaisaran Jepang.[3]

B. Respon Umat Islam Pada Pendudukan Jepang

Salah satu program yang memperolah empati dari pihak pribumi pada awal penjajahan Jepang adalah di bidang pendidikan di mana dalam hal ini para pelajar Indonesia diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa belajar di Jepang dengan alasan untuk kemajuan rakyat pribumi. Terkhusus untuk umat Islam, sebagai basis pergerakan yang massif dan sangat diperhitungkan, Jepang berusaha menarik perhatian dengan cara mengirim umat Islam untuk berhaji ke Mekah, di ibu kota Jepang didirikan masjid dan yang paling menarik adalah diadakannya konferensi umat Islam di Tokyo.[4]

Namun bangsa Indonesia menyadari bahwa Jepang mempunyai tujuan sangat buruk yaitu ingin menipponkan bangsa Indonesia, dan menggantikan Islam denganSintoisme.[5] Walaupun umat Islam Indonesia telah dilatih dengan kemusyrikan sepertiberseikeirei, tetapi perlawanan dari umat Islam tetap berjalan baik secara keras maupun lunak. Di lain pihak, Jepang juga menyadari bahwa muslim Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah diarahkan.

Sikap umat Islam terbagi menjadi dua, yaitu, sikap keras dengan perang yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual dan sikap lunak yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin muslim melalui organisasi-organisasi. Cara keras yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual menimbulkan pemberontakan lokal, seperti yang dilakukan Tengku Abdul Jalil di Aceh. Ia mengatakan bahwa Jepang lebih buruk dari pada Belanda. Perangpun terjadi pada bulan Agustus 1942. Jepang mula-mula ingin menyelesaikan dengan damai, dengan mengirim utusan tetapi tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan salat Subuh. Dengan persenjataan seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang salat.[6]

http://peristiwa-id.com/

Kemudian muncul pemberontakan pemuda muslim Muhammadiyah di Pontianak, 8 Desember 1943, dan juga di Jawa, yang dipimpin oleh K.H. Zaenal Mustafa, pemimpin pesantren Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, pemberontakan meletus bulan Februari 1944. Dari pemberontakan-pemberontakan itu, dapat disimpulkan bahwa motif pemberontakan pada hakikatnya selain motif kekejaman dan kebrutalan Jepang, tetapi yang paling utama adalah motif membela agama.

Selanjutnya sikap para pemimpin muslim dan para ulama yang sudah diarahkan oleh Jepang untuk membentuk organisasi buatan Jepang dengan maksud dapat menjadi alat pencapaian tujuannya, ternyata telah bertolak belakang dengan harapan Jepang. Organisasi-organisasi yang dibuat Jepang dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk memperkuat persatuan muslimin Indonesia, dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dan menyebarkan agama Islam, yang sekaligus untuk menghilangkan pengaruh Shintoyang telah disebarkan Jepang.[7]

Ira M. Lapidus menjelaskan, beberapa fungsi administratif dan kemiliteran yang diberikan kepada golongan Islam turut memperkuat kekuatan politik dan memperluas massa untuk aksi muslim selanjutnya.[8] Dalam hal ini tiga hal yang dapat disebutkan: dibentuknya Kantor Urusan Agama Islam (Shumubu), didirikanya Masyumi dan pembentukan Hizbullah.

Sejak tanggal 1 April 1944, dimulai pembentukan Kantor Urusan Agama Daerah di setiap keresidenan (yaitu bagian dari suatu provinsi). Di bawah kepemimpinan para tokoh seperti Wahid Hasyim dan Kahar Muzakkir.[9] MIAI sebagai organisasi independen yang didukung oleh NU dan Muhammadiyah, yang pada tanggal 24 Oktober 1943 dibubarkan oleh Jepang.[10] Pembubaran ini pada dasarnya reaksi Jepang terhadap agitasi bait al-mal yang terus menerus dan secara gencar dalam mengorganisir pengumpulan dana, pembagian zakat dan shadaqah oleh pengurus MIAI tanpa melibatkanShumubu (Kantor urusan agama yang dibentuk Jepang).[11]

Sebagai pengganti MIAI, Jepang membentuk organisasi baru yaitu Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) tanggal 22 November 1943 dan diberi status hukum pada tanggal 1 Desember 1943. Sebagai ketua organisasi ini adalah K.H. Hasyim Asy’ari. Masyumi semakin kokoh ketika tanggal 1 Agustus 1944, pemerintah Jepang mengeluarkan pengumuman reorganisasi Shumubu yang bertujuan agar semua masalah keagamaan yang dirasakan penting dapat diatur dengan mudah. Konsekuensi reorganisasi ini, Husein Djajadiningrat, kepala Shumubu mengundurkan diri, lalu diganti oleh K.H. Hasyim Asy’ari dari Masyumi. Dengan demikian, kegiatan keagamaan ke Islaman di bawah kontrol elit muslim.[12]

Tujuan Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi satu golongan nasionalis guna merangkul rakyat Indonesia, khususnya pemimpin Islam.[13] Pada zaman Jepang, akhir tahun 1944, juga dibentuklah Hizbullah, yaitu sejenis organisasi militer bagi pemuda-pemuda muslim Indonesia. K.H. Zainul Arifin dipercaya menjadi ketua panglima Hizbullah, dengan tugas utamanya mengkoordinasi pelatihan-pelatihan semi meliter. K.H. Zainul Arifin adalah salah satu utusan dari Nahdatul Ulama dalam kepengurusan Masyumi. Di antara pemimpinnya terdapat Muhammad Roem, Anwar Tjokro Aminoto, Jusuf Wibisono, dan Prawoto Mangkusaswito yang kemudian terkenal menjadi politikus-politikus terkenal. Jadi seluruh masa pendudukan Jepang ini, ternyata umat Islam telah memperoleh keuntungan-keuntungan besar.[14]

Jepang pada akhirnya menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hingga akhirnya ketika tokoh nasional Indonesia mendengar berita bahwa Jepang kalah dalam perang Pasifik, ditandai dengan meledaknya bom atom di Hirosima dan Nagasaki, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.[15]

http://www.arkib.gov.my/

C. Mobilisasi Politik Jepang

Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Sebelum serbuan Jepang tidak ada satupun tantangan yang serius terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia.[16] Pada 9 Maret 1942, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda, Jenderal Ter Poorten, bersama Gubernur Jenderal Pemerintah kolonial Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, akhirnya menyerahkan Indonesia tanpa sarat kepada Jepang, masa pendudukan Jepang pun dimulai.[17]

Menurut Benda, terdapat tiga perbedaan kebijakan antara Belanda dan Jepang terhadap Islam pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu:[18]

1. Pertama, pada masa penjajahan Belanda, yang menjadi sandaran politik kolonial adalah kaum priyayi, sedangkan pada masa pendudukan Jepang adalah golongan Islam dan nasionalis sekuler.
2. Kedua, pada masa penjajahan Belanda, pemimpin nasionalis sekuler mengalami penindasan, seperti diasingkan, sedangkan pada masa Jepang pemimpin nasionalis sekuler diakui secara resmi dan diangkat menjadi pejabat dalam pemerintahan militer Jepang
3. ketiga, pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memberi angin segar kepada golongan Islam, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang justru sebaliknya. Pemerintah Jepang meningkatkan posisi Islam baik dalam bidang sosial-religius maupun dalam bidang politik.

Terlepas dari segala kekejaman yang dirasakan sebagai akibat langsung dari situasi perang, strategi politik Jepang bukanlah terletak pada politik penindasan fisik. Strategi dasar Jepang dengan cara memobilitasi rakyat, demi tercapainya kemenangan Asia Timur Raya.[19] Jepang memahami Indonesia dengan mayoritas umat Islam. Oleh karena itu, diletakkan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dikenal dengan kebijakan menurut Harry J. Benda disebut Nippon’s Islamic Grass Root Policyyaitu Kebijakan Politik Jepang atas umat Islam untuk mengekploitasi tokoh-tokoh muslim dan ulama hingga ke tingkat desa.[20]

Dalam bingkai politik dan militer inilah, Jepang membiarkan MIAI terus hidup untuk sementara, karena sangat memerlukan sokongan umat Islam. Suatu kebijaksanaan yang dapat dipahami, karena Jepang cukup maklum bahwa umat Islam sangat benci berada dalam kekuasaan Belanda.[21] Sebelumnya, Jepang banyak melakukan aktivitas internasional untuk menarik simpati bangsa-bangsa yang beragama Islam dan meniupkan slogan anti Barat, seperti menyelenggarakan pertemuan organisasi-organisasi Islam di Tokyo pada bulan September 1939, dengan mengundang orang-orang Islam luar negeri untuk menghadiri pameran Islam di Tokyo dan Osaka pada tanggal 5-29 Nopember tahun itu juga.[22]

Kedatangan Jepang langsung dirasakan oleh umat Islam, hal ini di tengarai dengan beroperasinya Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang ketuai oleh kolonel Horie pada bulan Maret 1942, di ibu kota,[23] dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya yang bernama Shumuka di seluruh Indonesia. Dengan dibentuknya kantor cabang ini diharapkan mampu mengadakan kontak yang lebih rapat dengan dengan pengurus pusat di Jakarta.[24] Shumubu berfungsi kurang lebih seperti Office for Native Affairs (Kantor Urusan Pribumi) pada masa Belanda, tetapi dalam perkembangannya Shumubumenangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan Umum.[25]

Akan tetapi Shumubu tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan Jepang untuk memobilitas rakyat, karena umat Islam saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing. Oleh karena itu, Kolonel Horei digantikan oleh Dr. Hoesein Djajaningrat, sebagai pakar agama Islam, namun tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, maka tidak mempunyai pengaruh juga pada umat Islam. Kemudian diadakan lagi reorganisasiShumubu dengan menggantikan ketua Shumubu oleh K.H. Hasyim Asy’ari. K.H. Hasyim Asy’ari, adalah seorang ulama dari pesantren Tebu Ireng.[26] Akibat baru saja keluar dari tahanan, karena menolak menjalankan saikerei (menghormati ke arah Tokyo), maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim. Pemerintah Jepang juga mengadakan pelatihan penghulu, urusan-urusan kenegaraan, dan lain sebagainya.[27]

Apabila melihat dengan cermat, kedua penguasa asing ini sama-sama mengeksploitasi Islam untuk kepentingan mereka masing-masing, tetapi ada perbedaan sikap antara dua penguasa asing ini. Belanda hanya menyisakan peluang yang sangat kecil bagi kegiatan politik Islam. Sebaliknya, pihak Jepang membuka pintu selebar-lebarnya kepada umat Islam untuk turut serta secara langsung dalam politik dan latihan militer, dua corak pengalaman yang mempunyai makna tersendiri bagi langkah umat Islam Indonesia selanjutnya.

Sebagaimana penjajah-penjajah lainnya, pertimbangan utama Jepang tetaplah politik. Pendekatan Jepang terhadap Islam hanyalah untuk kepentingan politik semata. Oleh karena kepentingan yang terbesar adalah politik, maka Jepang tidak segan-segan mengizinkan ulama untuk membentuk laskar seperti Hizbulla. Izin Jepang ini mempunyai tujuan agar Hizbullah dapat mendukung dalam perang melawan Sekutu. Kaum muslimin menduduki bagian penting dalam organ politik pemerintahan Jepang.[28]

Namun demikian, tindakan Jepang ini, terlepas dari motif di belakangnya, membawa pengaruh yang positif bagi umat Islam dalam bidang politik. Dalam diri umat Islam muncul rasa percaya diri karena bertambahnya peranan umat Islam dalam pemerintahan pendudukan Jepang. Selain itu, dengan dibentuknya laskar Hizbullah, umat Islam dapat menggunakan senjata-senjata modern, sesuatu yang sama sekali tidak mungkin mereka alami pada masa penjajahan Belanda.[29]

Pada masa Revolusi, laskar-laskar tersebut berperan aktif dalam perlawanan terhadap Belanda. Di antara semboyan keagamaan yang sangat populer pada waktu itu ialah “hidup mulia atau mati syahid”. Semboyan semacam ini semakin membakar semangat pemuda Islam untuk cepat-cepat meraih kemerdekaan yang sudah terlalu lama terlepas dari tangan.[30]

Setelah Letnan Jenderal Imamura, panglima pertama di Jawa, mengeluarkan dekrit pembekuan dan larangan setiap diskusi atau organisasi yang berhubungan dengan administrasi politik dan juga menghentikan partai-partai politik yang ada, termasuk partai sarikat Islam Indonesia (PSII). Maka Jepang mensponsori pembentukan wadah baru guna menyalurkan aktivitas mantan pimpinan parpol dan ormas, pada 29 April 1942, dibentuk organisasi Tiga-A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia). Organisasi ini dipimpin oleh Shimizu dan Samsuddin (Pemimpin muda partai Parindra).[31] Makna Nippon sebagai Pemimpin Asia, dengan bahasa lain, Saudara Tua dalam pengertian politik. Demikian pula makna Cahaya dan Pelindung, memberikan kesan bahwa Indonesia belum mampu mandiri sebagai bangsa merdeka tanpa petunjuk dan payung Jepang.

Gerakan Tiga A, dibubarkan kembali oleh Jepang pada tahun 1943 dikarenakan tidak mendapat simpati dari bangsa Indonesia dan dianggap sebagai organisasi yang sia-sia oleh Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1943 Jepang mendirikan organisasi PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) untuk menggantikan Gerakan Tiga A. Organisasi ini dipimpin oleh empat serangkai yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara. Dengan masuknya K.H. Mas Mansur dalam PUTERA, maka salah satu pemimpin Islam berhasil menduduki kepemimpinan organisasi nasionalis. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk memusatkan seluruh kekuatan rakyat agar mau membantu Jepang dalam mewujudkan Asia Timur Raya. Para pemimpin PUTERA diberi tugas untuk menghapus segala bentuk kebarat-baratan yang merupakan peninggalan Belanda.[32] Selain itu, para pemimpin PUTERA juga bertugas untuk menumbuhkan semangat persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, sehingga bangsa Indonesia mau membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Hal positif dari pembentukan PUTERA bagi bangsa Indonesia adalah diwajibkannya pelajaran bahasa Jepang bagi seluruh bangsa Indonesia.[33]

Selain itu, Jepang juga mendorong dan memberi prioritas kepada kalangan Islam untuk mendirikan organisasi sendiri. Untuk pertama kali dalam sejarah modern, pemerintah di Indonesia secara resmi memberi tempat yang penting kepada kalangan Islam. Pemerintah Jepang secara berangsur-angsur mengakui organisasi-organisasi Islam, tetapi tidak membolehkan pendirian kembali organisasi-organisasi nasionalis sebelum perang, misalnya seperti Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada tanggal 10 September 1943 Muhammadiyah dan NU disahkan kembali, disusul dengan Perikatan Umat Islam (sebelumnya bernama Persyarikatan Ulama) di Majalengka pada tanggal 1 Februari 1944 dan Persatuan Umat Islam di Sukabumi.[34]

Menurut Deliar Noer ada beberapa faktor yang mendorong Jepang mensahkan kembali ormas-ormas Islam. Pertama, Jepang mengalami kemunduran kedudukan dalam Perang Pasifik. Hal itu menyebabkan Jepang memerlukan bantuan yang lebih besar dari rakyat, khususnya penduduk di daerah pedesaan. Oleh karena itu diperlukan suatu organisasi yang dipatuhi oleh penduduk. Kedua, Kenyataan bahwa organisasi-organisasi tersebut, walau tidak resmi, masih melanjutkan kegiatan mereka dengan pimpinan dan guru-guru setempat, bahkan masih sering menjaga koordinasi di antara sesama mereka. Hubungan tidak resmi tersebut mempersulit Jepang dalam melakukan pengawasan. Lewat pengesahan, maka pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Ketiga, pengakuan Jepang terhadap fungsi PUTERA dan kemudian Himpunan Kebaktian Rakyat (Jawa Hokokai) yang tidak mampu memperoleh dukungan penuh dari kalangan Islam. Keempat, Jepang tampaknya ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap kalangan Islam, seperti mewajibkan pelaksanaan upacara Saikeirei (memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo), menahan K.H. Hasyim Asya’ari selama empat bulan, dan menutup beberapa madrasah dan pesantren selama beberapa bulan pada awal pendudukan.[35]

Sayangnya, strategi Jepang membentuk PUTERA merupakan kesalahan besar bagi Jepang. Karena pembentukan PUTERA semakin menumbuhkan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia dan mengobarkan semangat untuk memperoleh kemerdekaan. Karena dianggap bumerang dan merugikan pihak Jepang, maka Jepang pun membubarkan paksa organisasi tersebut pada tahun 1944. Kemudian Jepang membentuk wadah baru Jawa Hokokai (Organisasi Pelayanan Rakyat di Jawa) pada tahun 1944 oleh Panglima Tentara Jepang. Berbeda dengan dua organisasi sebelumnya yang dipimpin oleh bangsa Indonesia, Jawa Hokokai berada di bawah pengawasan langsung pejabat-pejabat militer Jepang.[36]

Upaya Jepang dalam pembuatan wadah organesasinya belum menemukan hasil yang maksimal , maka kemudian Jepang menghidupkan kembali MIAI. MIAI, Berbeda dengan Gerakan Tiga A, PUTERA, dan Jawa Hokokai, MIAI bukanlah organisasi yang dibentuk oleh Jepang. MIAI adalah organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 18-21 September 1937 di Surabaya, yang diprakarsai oleh beberapa tokoh, di antaranya: Wondoamiseno (sekretaris), K.H. Mas Mansyur (bendahara), Abdul Wahab Hasbullah, Muhammad Dahlan (anggota), dan organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia, seperti: Muhammaddiyah, PSII, Al-Irsyad dan lainnya.[37] MIAI didirakan bertujuan untuk menyatukan seluruh organisasi Islam dibawah satu bendera, mendorong kerjasama menyelesaikan permasalahan umat Islam, memperkuat hubungan dengan Islam diluar negeri, meningkatkan keimanan, dan membentuk kongres muslim Indonesia.[38]

Organisasi MIAI merupakan organisasi Islam yang dibiarkan berkembang oleh Jepang, karena Jepang menganggap bahwa MIAI sangat anti Barat. Bahkan, Jepang ikut mendorong berkembangnya organisasi tersebut dengan memberikan sumbangan dan mendirikan masjid-masjid di beberapa wilayah. Sayangnya, MIAI pun tidak bisa dimanfaatkan oleh Jepang, sehingga terpaksa dibubarkan pada bulan Oktober 1943, karena dinilai anti Jepang. Kemudian Jepang membentuk organisasi federative baru yaitu Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) dengan pendukung utamanya berasal dari Muhammaddiyah dan NU.[39]

Menurut Benda, terbentuknya Masyumi merupakan “kemenangan politik Jepang terhadap Islam.” Memang tidak dapat dibantah, Masyumi dibentuk untuk mendukung pemerintah pendudukan Jepang. Namun, beberapa pemimpinnya berusaha melencengkan tujuan tersebut, seperti diakui oleh K.H. Wahid Hasyim. (Namun disini tidak jelas apa yang dimaksudkan Fachri Ali dan Bakhtiar Efendi, dengan “Melencengkan Tujuan Tersebut”).[40]

Di bawah pimpinan K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Mas Mansyur. Masyumi pun tidak tumbuh sesuai dengan keinginan Jepang, bahkan pada akhirnya organisasi tersebut tumbuh menjadi pusat kekuatan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Serta masih banyak lagi organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang sebagai upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Dukungan yang besar terhadap golongan Islam menyebabkan golongan nasionalis sekuler mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu menyaingi Masyumi. Namun demikian, perkembangan berikutnya berbalik arah. Menjelang proklamasi, terutama setelah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 29 April 1945, Jepang memberikan dukungan porsi yang lebih besar kepada golongan nasionalis sekuler daripada golongan Islam. Jepang tampaknya lebih mempersiapkan golongan nasionalis sekuler untuk memegang kendali politik Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam persaingan kepemimpinan nasional, golongan Islam gagal menandingi popularitas golongan nasionalis sekuler, terutama Ir. Soekarno dan Hatta.[41]

Dari pembahasan di atas bisa di pahami berubahnya sikap Jepang, tidak lepas dari kenyataan bahwa tokoh-tokoh sekuler, seperti Soekarno dan Hatta, memiliki pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh golongan Islam. Nampaknya yang mendorong Jepang memberikan peran lebih besar kepada golongan sekuler, karena Jepang mengharapkan golongan Islam kontra dengan nasionalisme sekuler. Di atas keretakan keduanya, Jepang berharap untuk dapat bertahan lama menguasai Indonesia, dan mampu meredam perjuangan bangsa Indonesia yang menginginkan Indonesia Merdeka.

D. Pendidikan Islam Pada Masa Pendudukan Jepang

Kehadiran Jepang ke Indonesia terhitung singkat, hanya 3,5 tahun. Namun waktu yang singkat ini tidak berarti bahwa Jepang tidak memberi pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam. Lamanya waktu, sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia, tidak menjadi jaminan bangsa Belanda telah berbuat banyak terhadap pendidikan Islam. Sebaliknya Jepang yang berada di Indonesia dalam waktu singkat telah memberikan pengaruh pendidikan Islam sebagai berikut:[42]

1. Pertama, umat Islam merasa lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikannya, yang pada masa kolonialis Belanda bersifat diskriminatif, kini terbuka bagi setiap orang, semua mendapat kesempatan yang sama , jalur-jalur sekolah dan pendidikan menurut penggolongan keturunan, bangsa, strata atau pun status sosial dihapuskan.
2. Kedua, sistem pendidikan Islam pada zaman pendudukan Jepang pada dasarnya masih sama dengan sistem pendidikan Islam pada zaman Belanda, yakni disamping sistem pendidikan pesantren yang didirikan kaum ulama tradisional, juga terdapat sistem pendidikan klasikal sebagai mana yang terlihat pada madrasah, yaitu sistem pendidikan Belanda yang muatannya terdapat pelajaran agama.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui sistem pendidikan yang dilakukan Jepang sebagai berikut:[43]

1. Jenjang sekolah dasar menggunakan istilah Sekolah rakyat (SR) 6 tahun dinamakan Hutsu Djikyu Kogakko yang terbuka bagi semua golongan penduduk tanpa membedakan status sosial.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dinamakan Hutsu Tju Gakko, juga terbuka untuk semua golongan penduduk yang memiliki ijazah Sekolah Rakyat.
3.  Dan Jenjang Sekolah diatasnya lagi, juga terbuka untuk semua penduduk.

Jepang tidak begitu ketat terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kesetaraan pendidikan penduduk pribumi sama dengan penduduk anak-anak penguasa, bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri kepada pemuda Indonesia.[44] Pada babak pertama pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia II.[45]

Dai Nippon mengambil beberapa kebijakan dalam mendekati umat Islam di Indonesia antara lain :[46]

1. Mendirikan sebuah kantor urusan agama yang diberi nama oleh Jepang Shumubu.
2. Mengangkat Dr. Hamka yaitu orang bumi putera yang tanpa takut membeberkan bahwa tidak mungkin menyatukan ajaran Shinto yang mengharuskan menyembah Kaisar dan Matahari terbit dengan Islam yang monotheisme.
3. Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang.
4. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran-ajaran agama terutama agama islam.
5. Pemerintah Jepang membolehkan dibentuknya barisan Hisbullah.
6. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta.
7. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk Barisan Pembela Tanah Air.
8. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut : Majelis Islam A’la Indonesia yang bersifat kemasyarakatan..

Kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan juga oleh umat Islam untuk bagkit memberontak melawan Jepang sendiri. Pada tanggal 8 juli 1945 berdirilah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri, bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah

Maksud dari pemerintah Jepang melakukan kebijakan-kebijakan tersebut adalah supaya kekuatan umat Islam dan nasionalis dapat dibina untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Di lihat dari segi militer dan sosial politik Indonesia, Jepang menampakkan diri sebagai penjajah yang sewenang-wenang. Kekayaan bumi Indonesia dikumpulkan dengan paksa untuk kepentingan perang Asia Timur Raya dan rakyatpun dikerahkan untuk kerja paksa (romusha). Semenjak itulah dunia pendidikan terbengkalai, karena murid-murid hanya disuruh baris-berbaris, bekerja bakti, menyanyi dan sebagainya. Namun yang masih beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren karena bebas dari pengawasan langsung Jepang. Sehingga pendidikan masaih berjalan lancar.[47]

Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Jepang menbiarkan dibukannya kembali madrasah-kmadrasah yang pernah hidup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena kenyataan bahwa pengawasan pemerintahan Jepang sendiri tidak dapat menjangkau madrasah dan pesantren yang sebagian besar berlokasi di desa-desa terpencil. Namun demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.[48]

Kemerdekaan Republik Indonesia tak lepas dari kiprah umat Islam seperti diketahui bersama peranan mereka begitu besar. Mulai dari perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang menganut ajaran liberal, dalam aktivitasnya berupaya untuk meliberalkan berbagai lini kehidupan termasuk dalam hal beragama. Agama yang dibawa dan diperkenalkan oleh kolonialisme adalah agama yang tunduk pada kekuasaan dan menjadi kepanjangan tangan penguasa serta bisa menjaga kondusifitas pemerintah kolonial.

Begitu juga dengan perlawanan terhadap Jepang untuk menarik simpati kaum muslimin, yang sudah terlanjur berbuat kesalahan terhadap pengajaran kepercayaan agama terhadap orang pribumi yang beragama Islam. Yang di kemudian hari memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia adalah diselenggarakannya latihan-latihan kemiliteran bagi para santri, ulama, dan umat Islam pada umumnya.

Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung kurang lebih tiga setengah tahun. Dalam kurun waktu tersebut Jepang mampu membuat rakyat Indonesia sengsara melebihi pada masa penjajahan Belanda yang waktunya lebih lama. Tapi masa inilah yang paling menentukan bagi bangsa Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan. Banyak sekali kekejaman yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia seperti yang diketahui bahwa Jepang datang ke Indonesia dengan beberapa tujuan di antaranya :

1. Menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang.
2. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang, karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak.
3. Menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Taufik dkk (ed.), Sejarah Umat Islam Indonesia Jakarta: MUI, 2003.

Ali Fachry dkk, Merambah Jalan Baru Islam ; Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru Bandung: Mizan 1996.

Aziz Abdul Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Boland B.J, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970, Terj. Safroedin Bahar Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985.

H. Gunawan Ary, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Bina Aksara, 1986.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_(1942-1945).

J. Bennda Harry, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980.

Khuluq Latiful, Fajar Kebangkitan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy’ari Yogyakarta: Lkis, 2000.

Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994.

Moedjanto G., Indonesia Abad Ke-20: Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Mustofa Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Nata Abuddin, Sejarah pendidikan Islam Jakarta: Kencana, 2011.

Nizar Samsul, Sejarah Pendidikan Islam Jakarta: Kencana, 2009.

Noer Dilier, Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965 Jakarta: Grafiti Pers, 1987.

Putra Haidar Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia Jakarta: Kencana, 2009.

Ricklefs M.C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Terj. Satrio Wahono dkk Jakarta: Serambi, 2008.

Ridlo Miftakhur, “Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI)”, Makalah dipresentasikan 31 Mei 2013, Konsentrasi Pemikiran Islam Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sunanto Musyrifah, Sejarah peradaban Islam Indonesia Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syaefudin Machfud dkk, Dinamika Peradaban Islam, Yoyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Syafi’i Ahmad Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan Jakarta: LP3ES, 1985.

______, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Syukur Fatah, Sejarah Peradaban Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Van Martin Bruinesse, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Terj. S. Farid Wajdi Yogyakarta: Lkis, 1997.

Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

[1]Ary H.Gunawan, Kebijakan- Kebijakan Pendidikan (Bina Aksara, 1986), h. 29.

[2]Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 36.

[3]http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_(1942-1945).

[4]G. Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20: Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 74-75.

[5]Shinto adalah agama resmi Jepang, Shinto sebenarnya bersasal dari bahasa China yang berarti “jalan para Dewa”, “pemujaan para Dewa”, “pengajaran para Dewa”, Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Shinto.

[6]http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara1942-1945.

[7]Musyrifah Sunanto, Sejarah peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 41-43.

[8]Machfud Syaefudin dkk, Dinamika Peradaban Islam, (Yoyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 284.

[9]B.J Boland, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970, Terj. Safroedin Bahar (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985), h. 12-13.

[10]Harry J. Bennda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980), h. 183.

[11]Martin Van Bruinesse, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Terj. S. Farid Wajdi (Yogyakarta: Lkis, 1997), h. 54.

[12]Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 86-87.

[13]Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 234.

[14]B.J Boland, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985), h. 15.

[15]Machfud Syaefudin,dkk, Dinamika Peradaban Islam, (Yoyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 284.

[16]M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Terj. Satrio Wahono dkk (Jakarta: Serambi, 2008), h. 298.

[17]http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_(1942-1945).

[18]Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, 234-243., Lihat juga Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 19-20

[19]Taufik Abdullah dkk (ed.), Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: MUI, 2003), h. 195.

[20]Harry J. Benda, Bulan Sabit, h. 139.

[21]Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik, h. 20.

[22]Harry J. Bennda, Bulan Sabit, h. 34.

[23]Harry J. Bennda, Bulan Sabit, h. 142.

[24]Harry J. Bennda, Bulan Sabit, h. 197.

[25]Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik, h. 20.

[26]Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik, h. 20-21.

[27]Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994), h. 25.

[28]Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, h. 216.

[29]Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 99.

[30]Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Politik, h. 21.

[31]Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, h. 142-143.

[32]Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, h. 148-149

[33]Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, h. 149.

[34]Dilier Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965 (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), h. 23.

[35]Dilier Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965, h. 23-24.

[36]Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, h. 187.

[37]Lihat Miftakhur Ridlo, “Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI)”, Makalah dipresentasikan 31 Mei 2013, Konsentrasi Pemikiran Islam Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 2.

[38]Latiful Khuluq, Fajar Kebangkitan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy’ari (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 90.

[39]Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 150; Lihat Taufik Abdullah dan Muhammad Hisyam (ed.), Sejarah Umat Islam Indonesia, h. 199.

[40]Fachry Ali dkk, Merambah Jalan Baru Islam ; Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru(Bandung: Mizan 1996), h. 81.

[41]Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara, h. 151.

[42]Abuddin Nata, Sejarah pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2011), h. 308-309.

[43]Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan (Bina Aksara, 1986), h. 29.

[44]Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2009), h. 314.

[45]Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 151.

[46]Abdullah Mustofa, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 102.

[47]Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, h. 152.

[48]Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, h. 89.

Read More