Pada tanggal 23 Mei l920, Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV)
yang didirikan di Semarang sepuluh tahun sebelumnya, berganti nama
menjadi Perserikatan Komunis di India (PKI). PKI merupakan organisasi
pertama di Asia di luar kekaisaran
Rusia, menggunakan kualifikasi "Komunis." Partai Komunis Cina sendiri
baru didirikan setahun kemudian, yakni pada bulan Juli l92l. Orang yang
ditugaskan oleh Internationali Comuniste
untuk membantu Partai baru tersebut adalah Henk Sneevliet, seorang organisator
ISDV Belanda, yang pada tahun l9l8 diburu-buru oleh pemerintah kolonial Hindia
Belanda karena kegiatan-kegiatan revolusionernya.
Kata "perserikatan" dalam bahasa Melayu
merupakan terjemahan dari kata Belanda "Partij."
Sedang nama PKI itu sendiri, menurut dokumen awal dari organisasi tersebut,
merupakan kependekan dari bahasa Melayu "Perserikatan Komunis di
India," yang bila di Belandakan menjadi "Partij der Kommunisten in
Indie." Pada tahun l927, kata "perserikatan" digunakan
oleh PNI, sebelum menetapkan namanya menjadi Partai
Nasional Indonesia.
Dalam konggres bulan Juni l924 di
Weltevreden (sekarang Jakarta Pusat), Perserikatan Komunis di India diubah
namanya menjadi Partai Komunis Indonesia , ini merupakan pertama kalinya
di Hindia Belanda, sebuah organisasi memakai kata "Indonesia ". Sebetulnya sejak
tahun l922 sudah terdapat sebuah organisasi politik yang bernama Indonesiche Vereeniging, yang kemudian diterjemahkan
menjadi Perhimpunan Indonesia Nederland ,
bukan di negeri jajahan.
PKI juga merupakan organisasi politik
Indonesia
pertama yang menggunakan konsepsi "Partai" dalam nama resminya, dalam
bahasa Melayu. Pergantian kata "perserikatan" menjadi
"Partai," merupakan bagian dari konflik terbuka sejak tahun l922 di
dalam tubuh Sarekat Islam, antara militan pro
komunis dan yang menentangnya. Sarekat
Islam, sejak awal tahun l9l0 dan di sepanjang awal tahun l920,
merupakan suatu gerakan sosial politik yang berpengaruh, suatu gerakan yang
pertama kali mengambil corak sosial-politik di Indonesia, di mana organisasinya
tidak lagi membatasi dalam lingkaran tertentu, baik secara sosiologis maupun
geografis, dan berkembang tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di
Sumatera dan kawasan lain. Anggota-anggota ISDV (kemudian PKI) seringkali
merangkap anggota Sarekat Islam. Pada awalnya
keanggotaan rangkap tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak bertentangan
dalam hal agama; lagipula Sarekat Islam tidaklah
menjadi lebih atau kurang sekuler pada saat telah menjadi gerakan massa, Tapi
pembengkakan pengaruh ide-ide komunis di tengah gerakan dan munculnya
persaingan guna merebut kepemimpinan, telah mendorong para pimpinan yang ada,
yang khawatir akan kedudukannya, mencoba menunjukan adanya ketidak sesuaian
antara Islam dengan Komunisme, Sambil menekankan ciri keislaman dari Sarekat Islam, dan menganggap hal yang mustahil
anggota suatu organisasi Islam merangkap menjadi anggota organisasi Komunis.
Untuk menegaskan perbedaan tersebut, para pemimpin Sarekat Islam kemudian
mengusulkan agar gerakan SI dianggap sebagai sebuah Partai—dalam pengertian
Belanda "Partij"—dan melarang
anggotanya menjadi anggota partai yang lain pada saat yang bersamaan. Dari sini
nampak bahwa kata "partij" mengandung
arti khusus yang tidak dipunyai oleh kata "sarekat", yang tidak cukup
jelas dalam mencerminkan pengertian "perserikatan": Organisasi dengan
kata Partai memiliki kelainan, yakni kekhususan bahwa seseorang tidak dapat menjadi
anggota banyak partai pada saat yang sama, padahal ia boleh menjadi anggota
banyak "sarekat" atau anggota suatu "sarekat" dan suatu
"Partai." Jadi ketika PKI memilih kata "Partai," ini
merupakan pernyataan adanya sifat eksklusif dari kelompok tersebut, dimana
berlaku berbagai peraturan ketat organisasi serta disiplin tertentu. Sedangkan
SI sendiri, baru pada tahun l927 menyepakati nama Partai
Sarekat Islam; namun pada saat itu, organisasi tersebut sudah tidak lagi
menampilkan gambaran sebagai sebuah organisasi yang kuat seperti sepuluh tahun
sebelumnya.
Setelah terjadi perdebatan tentang konsepsi
"partai" dalam SI, di kalangan PKI kemudian timbul pemikiran tentang
peranan Partai itu sendiri dan bentuk macam apa yang harus diambil supaya
peranan tersebut dijalankan dengan baik. Jadi bukan hanya terbatas berbicara
dengan rakyat, mengucapkan pidato persiapan konggres Juni l924, atau bukan lagi
hanya meyakinkan mereka, tapi juga menyatukan keyakinan tersebut dalam
perbuatan serta mempersatukan segenap kekuatan perubahan dalam suatu organisasi
yang mendasarkan kekuatannya pada disiplin, yang berbicara hanya dalam satu
bahasa dan bertindak seperti seorang manusia.1)
Tidak lagi hanya menyemaikan ide-ide tapi harus
dijaga agar ide-ide tersebut bisa menjadi buah, lalu berkembang menjadi tekad,
untuk itu diperlukan sebuah organisasi yang mampu melaksanakan tekad tersebut,
menjadi suatu perubahan politik, yang membangkitkan dan dapat menjadi pemimpin
dari gerakan yang dilahirkan oleh tekad tersebut.Kebutuhan adanya suatu
organisasi yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih disiplin untuk menjamin
keberhasilan peranannya sebagai organisasi pelopor, menyebabkan
ditanggalkannya kata "perserikatan" yang melekat pada awal kelahiran
PKI, pada masa kegagapan dan belajar, menjadi sebuah "Partai."Partai
besar yang bersatu juga diperlukan agar Partai bisa bertahan dari tekanan
pemerintah Hindia Belanda yang semakin lama, semakin sewenang-wenang. Ruth
McVey menulis bahwa seorang pemimpin partai dijamin akan dipenjarakan selama
beberapa bulan dalam setiap tahunnya.2)
Suatu peristiwa genting pernah terjadi pada tahun
l923, setelah kegagalan aksi pemogokan yang cukup besar di jawatan kereta api
dan diusirnya Semaun--Sekjen PKI sejak l920 dan sekjen Sindikat Buruh
Kereta Api--keluar negeri. Di Solo dan Semarang
terjadi serangkaian sabotase dengan "bom". Orang-orang Komunis segera
dituduh sebagai penanggung jawab. Tempat pertemuan mereka digeledah dan
sejumlah pimpinannya ditangkap. Tapi tidak ditemukan bukti-bukti
bahwa partai terlibat dalam peristiwa pem-bom-an tersebut. Namun dua dari
pimpinan yang dipenjarakan itu diusir dan sejumlah lainnya di penjarakan selama
empat bulan.3)
Dengan demikian,disamping terdapat hal-hal yang
dilakukan guna memajukan nasib kaum buruh, juga terjadi aksi-aksi yang membuat
partai mundur, ada tindakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan ada pula
tindakan yang hanya melayani kepentingan polisi. Oleh karena itu harus dapat
dibedakan antara aksi-aksi yang berguna dengan tindakan yang memperkeruh
suasana. Bagi pimpinan partai, perkembangan tersebut berarti harus
dibenahinya pendidikan politik anggota, mereka harus mampu membedakan antara
aksi yang benar dengan aksi yang keliru, terutama kemampuan mereka untuk
menghindari jebakan polisi, yakni yang berupa "provokasi." Massa juga harus
diperingatkan tentang hal ini. Polisi sangat berkepentingan untuk meyakinkan
bahwa "revolusi" itu sama dengan "peledakan bom," karena
hal tersebut akan membuat golongan revolusioner terkucil dari massa 'rakyat',
polisi juga sangat berkepentingan untuk membuat "provokasi" sabotase
dengan "bom," untuk kemudian menuduh PKI sebagai dalangnya, agar ada
alasan yang baik untuk menindasnya. Partai, militansi dan kawan-kawan separtai
harus senantiasa waspada, dan tidak ada kewaspadaan tanpa disiplin; sekali
lagi, masalah disiplin ini menjadi tuntutan utama. Dengan demikian tanggung
jawab partai makin besar dan peranan partai dalam perjuangan anti kolonial
semakin meningkat. Akibatnya tekanan dari musuhpun semakin keras.
Di depan konggres partai, Juni l924, Darsono,
yang pernah menjadi tangan kanan Semaun, menyatakan bahwa, "Partai tanpa
disiplin adalah ibarat tembok tanpa semen,mesin tanpa baut"4) dan ia juga memperingatkan
tentang bahaya konsepsi "avonturistis" dalam sebuah perubahan politik
atau "revolusi." Juga harus dipahami adanya hukum perkembangan
sejarah, untuk membantu kemajuannya (partai - penj). Tapi sejarah itu tak bisa
dimajukan lebih cepat dengan memperkosanya. Suatu dokumen berjudul
"Manifes Komunis Indonesia "
yang bertanggal di bulan pertama pendirian PKI telah menyatakan:
"Kaum
komunis dan partainya tidak bisa bikin pemberontakan. Komunisme
tergantung dari keadaan pergaulan hidup dan ia hanya bisa bekerja menurut
keadaannya. Kewajiban kaum komunis dan partainya yaitu memimpin pergerakan kaum
buruh supaya dalam pertentangannya tidak demikian banyak ada jiwa manusia yang
dikorbankan percuma. Kewajiban kaum komunis yaitu membawa pergerakan kaum buruh
di jalan-jalan yang baik dan mudah. Fihak sana
Dengan dipindahkannya kedudukan partai dari basis
awalnya di Semarang ke Jakarta, kongres telah melemgkapkan pengertian PKI,
dalam nama dan peranannya sebagai suatu organisme yang matang, mampu menantang
kekuasaan, bahkan dipusatnya sendiri, di mana kekuasaan itu bercokol dan
menindas, mengawasi dan menghukum.
II
Peristiwa-peristiwa dari bulan November
l926-Januari l927 serta serangkaian demonstrasi yang tak terkendali, yang dapat
menimbulkan perlawanan umum terhadap diktaktor kolonial, menunjukan, bahwa
rencana partai tentang tanggung jawab dan disiplin yang dibahas dalam konggres
Juni l924, tetap menjadi cita-cita yang belum bisa dicapai. Pimpinan partai
yang berantakan akibat tekanan yang terus menerus, tak mampu lagi menanggulangi
berbagai usul dari kader-kader regional yang cenderung menilai kekuatan mereka
secara berlebihan.
Setelah berbagai kejadian, yang menyebabkan
dilarangnya PKI dan ditangkapnya l3.000 orang, dengan 5.000 diantaranya diadili
dan dihukum (l6 orang diantaranya dihukum mati dan akan digantung), serta
sekitar l.000 orang dideportasikan tanpa diadili ke Irian Barat. Dalam suatu
kamp konsentrasi yang khusus dibuat untuk itu, telah mengungkapkan sampai di
mana raison d'etre PKI dan raison d'etre Partai Komunis di Indonesia,
spesifikasi suatu Partai yang menggunakan kata "komunis" untuk
membedakan diri, tidak begitu mudah dipahami oleh golongan komunis itu sendiri.
Para pendiri PKI itu sendiri—yaitu pimpinan
tingkat pertama, yang beberapa diantaranya ada di luar negeri dan berhubungan
dengan gerakan komunis Internasional—yang paling cepat menguburkan PKI sebagai
suatu organisasi.
Mula-mula adalah Semaun. Sejak ia diburu-buru di
Indonesia, ia lalu sering berada di Nederland, berhubungan erat dengan para
mahasiswa pendiri Perhimpunan Indonesia (PI),
dan tentu saja dengan orang-orang Komunis Belanda. Semaun menjadi perantara
antara kedua grup tersebut, bersamaan dengan kedudukannya sebagai wakil PKI
di Eropa dan dalam organisasi Internationale
Communiste. Bulan Desember l926, segera setelah kegagalan gelombang
pemberontakan pertama di Jawa, atas nama PKI, Semaun yang masih dianggap
sebagai pemimpin PKI, menandatangani suatu persetujuan rahasia dengan
ketua PI Moh. Hatta. Dalam persetujuan itu disebutkan bahwa, kaum komunis Indonesia menyerahkan kepemimpinan gerakan
pembebasan Indonesia
kepada PI, yang tadinya dipimpin oleh PKI. Hatta mengatakan:
"Dalam
konvensi itu antara lain disebutkan pengakuan PKI atas kepemimpinan
Perhimpunan Indonesia
terhadap gerakan rakyat Indonesia
seluruhnya, dan PKI tidak akan mengadakan oposisi dalam gerakan itu
konsekuensi menuju Indonesia
Karena persetujuan itu bersifat rahasia, maka ia
hanya menjadi tanggung jawab Semaun pribadi dan tidak ada kelanjutannya yang
lebih kongkrit. Tapi persetujuan itu kemudian diumumkan oleh pengadilan
Belanda, setelah penangkapan Hatta dan 3 pimpinan PI lainnya pada bulan
September l927. Pemerintah Belanda hendak menggunakan dokumen tersebut untuk
menunjukan bahwa Perhimpunan adalah suatu organisasi
komunis dan subversif, tapi keempat terdakwa yang diadili dalam bulan maret
l928 itu kemudian dibebaskan. Dan Semaun harus memberi pertanggung jawaban
terhadap kawan-kawan Komunisnya akibat terbongkarnya dokumen tersebut. Pada
tanggal l9 Desember l927, Harian Partai Komunis Belanda memuat
suatu komunike yang ditandatangani Semaun:
"Pers
Belanda telah mempublisir suatu persetujuan yang saya tanda tangani atas
nama PKI dan yang ditandatangani M.Hatta atas nama Perhimpunan Indonesia Indonesia Indonesia
Dalam peristiwa di atas, pentingnya suatu
organisasi yang otonom bagi golongan komunis-lah yang dipertanyakan oleh
Semaun, ketika ia bergabung dengan posisi Hatta. Dalam pikirannya, suatu
partai memiliki nilai yang lain pada saat ia berjuang bagi kemerdekaan
nasional. Harus ada suatu partai yang memimpin perjuangan itu, dan bila Partai
Komunis tak dapat melakukannya, maka kaum komunis menerima kepemimpinan partai
lain.
Tentu saja jalan pikiran Semaun tersebut tak bisa
diterima oleh anggota-anggota militan partai yang berjuang bagi kelangsungan
hidup PKI. Walaupun secara praktis persetujuan Semaun-Hatta itu tidaklah
penting, namun secara teoritis itu sudah cukup untuk meruntuhkan pengaruh
dan kewibawaan Semaun, sebagai pemimpin partai, kendati ia telah melakukan
otokritik.
Seorang pimpinan PKI yang lain, pembantu dekat
Semaun di Indonesia, dan menjadi wakil Internationale
Communiste di Asia Tenggara, yaitu Tan Malaka, yang sebagaimana Semaun,
telah menganggap PKI tidak ada lagi sebagai suatu organisasi.
Bersama beberapa pelarian yang mampu pergi keluar negeri, pada bulan Juni l927
di Bangkok , Tan Malaka mendirikan suatu partai
baru, PARI (Partai Republik Indonesia
Nama Partai itu diambil dari sebuah buku Tan
Malaka yang diterbitkan dua tahun sebelumnya "Naar
de Republiek-Indonesia", dan menanggalkan seluruh hubungannya
dengan komunisme. Dokumen-dokumen yang diumumkan PARI menyatakan bahwa partai
itu independen dari Internationale
Communiste.7)
Tapi hal ini baru diketahui kemudian, pada tahun l934.
Di Indonesia sendiri, PKI sebagai organisasi,
praktis telah hancur. Masalahnya adalah harus diketahui apakah ia perlu
dibangkitkan kembali, dengan kata lain, harus diketahui apakah Indonesia
masih memerlukan suatu Partai Komunis, atau harus melakukan suatu hal
yang lain. Tapi bagaimanapun, mengingat organisasi Komunis dilarang oleh
Undang-Undang, harus dipikirkan pembentukan suatu partai ilegal, suatu partai
gelap, yang dalam perkembangan gerakan kemerdekaan di Indonesia , merupakan suatu masalah
yang benar-benar baru.
III
Pada tahun l908, dalam waktu yang hampir
bersamaan, berdirilah sindikat buruh kereta api Vereeniging
Van Spoor en Tramweg Personeel (VSTP), organisasi pertama jenis tersebut
yang dibentuk bagi buruh-buruh non Eropa, dan perkumpulan Budi Utomo (BU), yang dinyatakan oleh para sejarawan
Indonesia sebagai perkumpulan pertama yang "berkesadaran nasional"
dan yang hari lahirnya, 20 Mei, diperingati sebagai "hari Kebangkitan
Nasional." Kemunculan serempak dua jenis organisasi tersebut, bukanlah
karena kebetulan, ia mencerminkan adanya kebutuhan baru bagi berbagai lapisan
masyarakt Hindia Belanda, yang berada di bawah suatu tekanan yang sama; PKI
bisa dianggap sebagai hasil radikalisasi progresif gerakan ganda tersebut,
sebagai jawaban atas pergeseran dan agresi yang diderita rakyat jajahan, dan
itensifikasi serta generalisasi perembesan dan dominasi kolonial pada awal abad
XX.
Gerakan kaum buruh dalam sindikat buruh kereta
api, selain merupakan sindikat (sektor pilot) dalam membangun ekonomi massa,
juga merupakan sindikat pilot yang, di Eropa dan Asia, menyumbangkan sejumlah
kader bagi pusat-pusat gerakan buruh secara umum dan kemudian pada
gerakan komunis yang lahir di depannya. Sneevliet yang datang di Indonesia pada tahun l9l3, adalah bekas ketua
sindikat buruh kereta api Belanda di tahun l9ll, pada saat ia berangkat dari sana . Selain itu, ia juga
seorang penggerak sayap kiri Partai Sosial Demokrat, partai politik yang
menyatakan dirinya mewakili kepentingan murni gerakan buruh, klas buruh,
klas yang paling baru dan paling terhisap dalam masyarakat modern, klas yang
sambil menghentikan eksploitasi terhadap dirinya, sekaligus membebaskan
masyarakat modern seluruhnya.
Suatu partai yang didasarkan pada prinsip-prinsip
sayap kiri itulah yang kemudian didirikannya di Semarang pada tahun l9l4 di kantor VSTP,
bersama kelompok militan terdidik dari kalangan sindikat, yang kemudian
merancang seluruh kerangka partai yang dinamakan ISDV. Di antara militan
tersebut, terdapat Semaun, karyawan muda di bagian administrasi jawatan kereta
api Surabaya ,
yang pada tahun l914 menjadi anggota komite pimpinan VSTP.
Di dalam sejarah sindikalisme
di Indonesia , sindikalisme
yang revolusioner yang anti kolonial dan anti kapitalis—sebagaimana sejarah
komunisme di Indonesia —selalu
terdapat formatur yang berasal dari kalangan buruh kereta api. Misalnya
Winanta, yang terpilih menjadi ketua PKI pada konggres bulan Juni l924. Ia
adalah karjawan jawatan kereta api Bandung .
Pada masa-masa sulit ditahun l930-an, di mana gerakan sindikat
revolusioner ditindas dan dikejar-kejar, berkat sindikat buruh kereta apilah
maka untuk sementara waktu pimpinan berhasil dipertahankan dengan dipilihnya
Djokosudjono dalam tahun l933 di Surabaya, atau ketika beberapa tahun kemudian
pengacara Hindromartono, pendiri Barisan Kaum Buruh,
pada tahun l938, terpilih menjadi pimpinan. Dua pemimpin terkemuka SOBSI
(sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia , yang berdiri pada tahun
l947), yang merupakan federasi buruh terbesar sebelum tahun l966, Njono, sang
Ketua, dan Nardjoko, sang wakil, adalah anak-anak buruh kereta api. D.S Atma,
Sekjen SOBSI adalah bekas karyawan di jawatan yang sama.
Melalui gerakan buruh, nilai-nilai yang di Eropa
disebut kiri (nilai-nilai yang prinsip utamanya
adalah demokrasi—yang pada saat yang sama
berarti demokrasi politik dan demokrasi sosial) kemudian merasuk ke dalam
masyarakat Indonesia .
Dan pada tahun l923 suatu penerbitasn PKI menggunakan nama "kiri." Di
samping VSTP, terdapat persekutuan yang saling berkait dalam gerakan
kebangkitan di segala penjuru dunia dengan model, pengalaman organisasi dan
aksi yang saling mempengaruhi dari suatu negeri ke negeri lain. BU lebih dari
sekedar bentuk pertama partai nasional, ia merupakan bentuk pertama dari suatu
persatuan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah sosial. Pada
tahun yang sama (l908) terbentuk pula persatuan mahasiswa Hindia Belanda yang
pertama di Belanda. Dari persatuan inilah kemudian lahir Perhimpunan Indonesia
Jadi bisa dilihat betapa jauhnya langkah para
mahasiswa kedokteran seperti Sutomo, Gunawan Bersaudara dan Tjipto
Mangunkusumodibanding kawan-kawannya yang belajar di Belanda, ketika
mereka mendirikan BU di Jakarta. Padahal mereka berasal dari lingkungan
sosial yang sama: keluarga besar yang bekerja di dalam aparatur administrasi
yang melayani kepentingan Kolonial. Pada masa itu, kebutuhan baru akan
administrasi dan pengawasan (dalam jumlah dan kualitas), yang erat berkaitan
dengan peningkatan kekuasaan kolonial, telah menyebabkan pemerintah Belanda
menerapkan suatu "Belandanisasi" lebih luas bagi lapisan sosial
tersebut, dengan membuka formasi pendidikan model Belanda yang lebih cocok
untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan administrasi, seperti partisipasi (tentu
saja minoritas) dalam Dewan Nasional yang dibentuk saat itu, guna membantu
pemerintah pusat yang kewalahan.
Lapisan sosial tersebut kemudian dihadapkan pada
dua kemungkinan: Menerima "Belandanisasi" dan mencari jalan untuk
lebih terintegrasi dalam masyarakat kolonial, atau menganggap
"Belandanisasi" tersebut bukan sebagai suatu keistimewaan bagi
mereka, tapi sebagai suatu kebutuhan bagi pembangunan Indonesia yang
menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, agar ia bisa, dan akhirnya
mempunyai pemerintahan sendiri. Sikap kedua-lah yang dianut oleh para pendiri
BU, sikap anti-elitisme, yang merupakan salah satu pendirian tipikal
golongan "kiri" dalam konsepsi Eropa.
BU, yang oleh para mahasiswanya kemudian
diserahkan pimpinannya kepada generasi orang tua mereka, untuk dijadikan sebuah
persatuan sosio-kultural yang lebih luas, dinamis dan terbuka bagi seluruh
generasi di Jawa, ternyata berkembang secara bertolak belakang, dan hanya dapat
bertahan di Yogyakarta, dengan hanya satu tuntutan di kalangan priyayi.8) Persatuan rakyat yang lebih luas, yang telah
gagal dikembangkan oleh BU tersebut, kemudian dapat dicapai dengan berdirinya Serekat Islam.
Dari pertemuan antara Sarekat Islam dengan sindikat buruh VSTP dan Partai
sosialis kecil ISDV ditambah dari dorongan ke "kiri" Sarekat Islam di bawah pengaruh VSTP dan ISDV
(dorongan ke kiri itu bisa dibuktikan dalam evolusi berbagai pernyataan SI pada
kongres tahun l9l6 dan l920) yang dinamis dengan semboyan egalitarian
"Sama rata Sama Rasa", kemudian lahirlah PKI, yang dari ISDV memperoleh
basis kelasnya dan dalam Sarekat Islam mendapat
basis massanya.
Kelemahan ekstrim yang beruntun dari kelas buruh
dalam hubungannya dengan rakyat yang lain di Indonesia, seperti di negeri
jajahan lainya, serta negara-negara yang belum berkembang, telah menimbulkan
kesulitan bagi Partai Komunis—yang pada dasarnya hendak menjadi
"Partai Klas Buruh", guna menjadi sebuah Partai massa. Sebab dengan
menjadi sebuah Partai Massa, yakni yang tidak hanya berpengaruh di dalam massa
rakyat, tapi suatu partai yang terbentuk oleh massa itu sendiri, di mana setiap
anggotanya mendaftarkan diri dengan dengan sukarela sambil menyatakan bahwa
politik (yang menentukan masa depan negara dan rakyat) adalah juga urusan
mereka, maka Partai Komunis dapat menunjukan rasa demokrasinya, penghormatan
dari rakyatnya dan kemampuannya memerintah negeri.
Ini berarti, dalam kondisi negara yang belum
berkembang, ia, Partai Buruh, harus membangun diri mulai dari lapisan sosial
non-buruh, yang mungkin bisa menerima teori bahwa klas buruh adalah pionir
dalam pembangunan sosial (teori yang menjadi dasar keberadaan Partai-Partai
Komunis), tapi tidak melihat dengan nyata apa maksudnya dalam kehidupan
sehari-hari dan dalam kegiatan praktis Partai mereka, yakni, kapan harus
mengambil suatu keputusan.
Artikulasi PKI-Sarekat Islam menjadi rumit,
mengingat keanekaragaman gerakan itu dan keanekaragaman pimpinannya; hasil dari
konflik orientasi ini yang kemudian menyebabkan SI merubah dirinya menjadi
Partai, untuk menempatkan diri di dalam tingkat yang sama sebagai organisasi,
seperti PKI.
Dalam dualisme klas/massa meningkat pula dualisme
antara kader/massa atau elite/massa. Ketika konflik dalam SI telah memecahkan
organisasi tersebut, dan sayap kirinya menjadi suatu grup otonom dengan nama Sarekat Islam Merah (sejak l924, menjadi Sarekat
Rakyat), corak hubungan yang dualistik terjadi antara PKI (organisasi
buruh yang mencapai tingkat "partai") dengan Sarekat Rakyat, organisasi petani yang dengan
partai sebagai organisasi komunis, para anggotanya tak dapat lagi secara
keseluruhan dianggap berpribadi komunis.
PKI memanfaatkan kerangka struktur Sarekat Rakyat, tapi Sarekat
Rakyat sebaliknya dapat juga menggerogoti partai, membuatnya
lumpuh. Hubungan buruh/petani (klas/ massa) menuntut pula agar budaya politik
kaum buruh, yang lahir bersama bentuk-bentuk modern kekuasaan politik,
dapat mengendalikan dan menguasai secara efektif budaya petani, kerangka petani
dalam perwakilan pemerintahan, peranannya dalam perjuangan melawan
pemerintahan, dalam penentuan tuntutan, dalam perlawanan, dalam revolusi dan
akhirnya peranan petani dalam pengambilan kekuasaan. Bila bentuk-bentuk
representasi tersebut masuk dalam strategi model archaique
yang tidak lagi dipakai dalam masyarakat baru, ia dapat memberikan kesempatan,
dalam suatu provokasi, guna menjadi alasan bagi pemerintah yang berkuasa
menyerang Partai Buruh secara keseluruhan. Di sini, disiplin tetap merupakan
sebuah masalah yang besar.
Apa yang terjadi pada akhir tahun l926-awal l927,
merupakan suatu perlawanan umum pertama terhadap diktaktor Belanda, perjuangan
bersenjata pertama yang bertujuan bukan lagi untuk mencegah kekuasaan
kolonial bercokol, tapi untuk menggulingkan dan menggantikannya dengan
suatu kekuasaan baru yang berasal dari rakyat, dari "kaum tak berpunya,"
dari "kaum terhisap." Kendati pemberontakan telah dipersiapkan
selama beberapa bulan oleh PKI, pemberontakan itu sendiri gagal hampir secara
menyeluruh, atau tepatnya, ia merupakan kegagalan total pimpinan partai dan
tekanan besar yang memecahkan mereka pada saat pengambilan keputusan. Gerakan
ini hancur dengan cepat. Diawali dengan pemogokan besar pegawai transpor dan
administrasi, khususnya pemogokan buruh kereta api di tahun l923, yang hampir
mendekati gaya
pemogokan besar-besaran di Eropa9)
pemogokan tersebut segera dapat digagalkan. Gerakan tahun l926, berkembang
mulai dari kegagalan pemogokan tersebut, yakni dalam situasi lemahnya PKI dan
seluruh gerakan buruh; serta model revolusi petani dalam sejarah Jawa Barat,
pusat utama dari gerakan tahun l926, 10) menjadi model yang dominan; ia tetap menjadi
model bagi berbagai gerakan sosial besar yang melanda Indonesia sejak
proklamasi, "Peristiwa Tiga daerah l945-l946," atau "peristiwa
Madium l948." Ini bukanlah berarti bahwa model petani hanya diciptakan
oleh petani, tapi tradisi perjuangan petani masih mengilhami secara menentukan
atas para pemberontak. Siapakah pemberontak-pemberontak tersebut? Sebagai misal
adalah mereka yang dideportasikan ke Irian Jaya:
"Pada
penghabisan Maret l928 (jadi tidak termasuk orang-orang yang
masih dalam penjara) banyaknya orang yang diinternir di sana ada 823,
diantaranya l5 orang perempuan dan l0 orang Tionghoa, diantaranya 629
dari Jawa, 77 dari Sumatera dan 33 dari Maluku; diantaranya 9 berumur kurang
dari 20 tahun, 422 berumur 20-29 tahun, 8l berumur 40-49 tahun, diantaranya 383
pegawai rendah, 79 petani, 361 guru, supir dan pedagang kecil"11)
Jadi pemberontakan tersebut merupakan suatu
gerakan orang-orang bergaji kecil, pegawai rendah dan guru, tanpa kehadiran petani
yang signifakatif, juga tidak ada kaum buruh; tapi masih harus dilakukan suatu
analisa sosiologis terhadap l3.000 orang yang ditangkap untuk mengambil suatu
kesimpulan yang serius. Mereka itu adalah lapisan sosial yang menjadi tujuan
prioritas PKI dengan kaum buruh di sektor produksi dan yang barangkali,
menjadi basisnya. Masalahnya kemudian adalah bagaimana bisa sampai terbentuk
suatu corps politik yang berideologi homogen dan mampu berinisiatif dalam
jangka waktu lama.
IV
Dalam pernyataanya pada bulan desember l927, yang
membatalkan persetujuan rahasia yang telah ditandatanganinya bersama Hatta
setahun sebelumnya, Semaun menunjuk betapa pentingnya menjaga independensi
organisasi partai komunis agar partai bisa menjalankan "peranan kepemimpinanya".
Pengertian "partai pelopor" atau
"Partai Garda Depan" dalam Partai Komunis, berasal dari peranan motor
klas buruh dalam dinamika sosial, demikian dinyatakan dalam karya-karya
Marxis, guna menunjukan posisi garda depan dari suatu partai politik yang mampu
mengasimilasikan dan memproduksi peranan motor tersebut. Suatu pengertian
global dalam kerangka sosiologis dan historis. Tapi dalam beberapa periode
sejarahnya, PKI telah memahami persoalan tersebut sebagai pengertian mekanis
dan memandangnya sebagai suatu bentuk fatalite
politik yang telah menjadikan PKI sebagai komandan. Dalam arti militer, dari
semua kekuatan politik lainnya.
PKI kemudian mencoba menempatkan diri dalam
kedudukan sebagai komandan, ketika Sukarno pada tahun l933 dalam "Mencapai
Indonesia Merdeka" mengidentifikasi, bagi kepentingannya, suatu
"Partai Pelopor" dan "Partai Panglima". Tapi Sukarno tidak
menjelaskan teori sosiologis partai sedikitpun. Ia hanya menyebutkan
suatu teori strategis; rakyat harus memiliki suatu Partai Pelopor, sebagaimana
tentara memerlukan seorang Jenderal, karena tanpa pemimpin tentara akan kalah
sebelum berperang. Dan mengingat Partai sebagai wakil rakyat dan bangsa,
sebagaimana ia menjadi wakil dari nilai-nilai kesatuan, maka ke semuanya itu
hanya bisa dilakukan oleh satu Partai tunggal. Lalu tinggal di cari dalam
kesatuan itu, bagaimana caranya menyatakan suara yang berbeda-beda,
yakni bagaimana menjalankan suatu aparat yang demikian kompleks tanpa perlu
mengurangi jumlah pemimpin dan suatu massa
terpimpin. Serta bagaimana di dalam tubuh satu partai, gambaran suatu bangsa
atau negara, perantara antara bangsa dan negara, terselenggaranya kedaulatan
dari bawah yang ke luar dari gaya
militer yang didominir oleh atasan.
PNI, prototype partai yang dikehendaki
Sukarno didirikan pada tahun l933, untuk mengisi kekosongan, akibat larangan de jure dan keruntuhan de
facto PKI. Ada
pula PARI yang dari luar negeri dan dalam klandestin ingin memainkan peranan
serupa. Kegagalan PKI agaknya telah memberikan semangat bagi tumbuhnya
partai-partai, dan dalam perkembangan tersebut, kata "kiri" kemudian
dipakai secara lebih luas lagi, sebagai unsur klasifikasi yang menjadi
suatu kebutuhan.
Kata "kiri" dalam perbendaharaan kata
politik internasional, agaknya merupakan konsekuensi dari Revolusi Perancis;
kata "kiri" seringkali digunakan dalam perempat abad XIX, dan
"kiri" menunjuk pada ide-ide wakil rakyat yang duduk
sisebelah kiri Ketua di ruang Parlemen Perancis. Kata
"kiri" juga digunakan, pada masa yang sama, di Inggris,
tanpa dihubungkan dengan letak duduk anggota parlemen di
ruang sidang12)
"Kiri" di Prancis mula-mula didukung
dengan tuntutan "kedaulatan bangsa" melawan "kedaulatan
raja," kedaulatan yang datang dari bawah dan bukan dari atas; ia
mendukung demokrasi melawan otoriterisme, yakni majelis pilihan rakyat melawan
anggota yang diangkat, ia memperjuangkan pemilihan umum melawan pemilihan censitaire (dimana yang memilih dan yang dipilih
harus membayar pajak tertentu - penj.) dan menentang hak pilih yang hanya diberikan
kepada orang-orang kaya.
Pada saat pengertian "kiri" mulai
meluas di Eropa, munculah "sosialisme" dan "komunisme".
Lalu ketiga pengertian tersebut saling kait-mengkait. Di samping golongan kiri
"liberal" terdapat kelompok "ekstrim kiri," sosialis atau
komunis. Namun ketiga-tiganya memiliki ide bersama yang berasal dari Revolusi
Perancis. Konstitusi dan pengadaan lembaga-lembaga negara, kedaulatan rakyat
harus dijamin, dan rakyat berhak untuk berontak terhadap pemerintahan
despotis yang tidak mengakui kedaulatannya: "bila pemerintah
melanggar hak-hak rakyat, maka pemberontakan adalah bagi rakyat dan
merupakan bagian dari rakyat. Kedaulatan merupakan hak rakyat yang paling suci
dan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan"13)
Dasar utama dari doktrin sosialis adalah
pemikiran bahwa, kedaulatan rakyat telah dilanggar apabila hubungan sosial
mengakibatkan timbulnya inegalite (ketimpangan)
dan terpecahnya masyarakat menjadi pemilik dan proletar, serta menempatkan kaum
proletar di bawah dominasi pemilik; sedang Revolusi Perancis l789 yang
memproklamirkan "kemerdekaan, persamaan, persaudaraan" tidak
menghendaki digantinya dominasi aristokrasi menjadi dominasi para pemilik
besar, golongan sosialis ingin membebaskan rakyat seluruhnya.
Perubahan yang tampil di Eropa pada awal abad XIX
dan berbagai tuntutan yang ditimbulkannya, merupakan akibat gelombang besar
gerakan revolusioner l848, yang melanda seluruh Eropa, serta menimbulkan
gerakan pembebasan nasional di beberapa negara. (Hongaria misalnya), gerakan
republiken (di Perancis, Febuari l848), pemberontakan kaum buruh (di Paris,
Juni l848). Tepat seratus tahun kemudian, gerakan revolusioner yang cukup
kompleks dan berbeda-beda berkembang di Asia ,
gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di negara-negara yang masih dijajah atau
gerakan demokratis anti feodalisme atau anti kapitalisme di negeri-negeri yang
sudah merdeka. Beberapa penulis mencoba meyakinkan bahwa berbagai revolusi di Asia tersebut "dipimpin" oleh komandan yang
sama, Uni Soviet; tapi tak seorangpun yang menyebut "komandan" dari
revolusi Eropa l848.
Di Indonesia, sekitar tahun l930, terdapat dua
aliran besar dalam gerakan nasional. Di satu pihak di sekitar Sutomo (pendiri
BU) di Surabaya dan M.H Thamrin di Jakarta, aliran yang menerima lembaga-lembaga
yang didirikan Belanda, sambil mencoba menambah jumlah orang Indonesia di
Lembaga tersebut dan mencoba mengarahkan sistem administratif dari dalam sistem
itu sendiri. Di lain pihak, PNI dan Serekat
Islam yang mengikuti Partai Kongres India , menolak segala kerjasama
dengan pemerintahan kolonial; aliran inilah, yang terutama terdiri dari
orang-orang laique—bukan dari kalangan
agama—yang akan menyebut dirinya sebagai "gerakan nasional kiri."
Tentu saja, berbagai organisasi bawah tanah yang ilegal, termasuk dalam aliran
ini.
Golongan kiri legal tidak hanya berbeda dalam
sikapnya terhadap pemerintah; PNI—setelah bubarnya—dua partai yang saling
mengaku sebagai pewarisnya, Partindo (Sukarno,
Sartono, Amir Sjarifudin) dan Pendidikan Nasional
Indonesia (Hatta, Sjahrir), mengembangkan program yang diilhami golongan
sosialis; "Marhaen", sebagai pengganti "buruh" dalam teks
komunis, harus mampu mengatasi masalah hubungan klas/massa seperti yang
dihadapi PKI, paling tidak dalam tingkat konsepnya;
"marhaen" adalah nama yang diberikan kepada seluruh orang Indonesia
yang tidak punya kekuatan, buruh atau bukan. "Marhaenisme" digunakan
sebagai definisi dari "Sosialisme ala Indonesia ."
Mulai tahun l935, golongan kiri legal tersebut
dihadapkan kepada masalah yang akan merubah mereka. Pertama karena adanya
ancaman yang makin besar terhadap legalitasnya; suatu tekanan yang tiada
berhenti dalam segala bentuknya dilakukan jaksa penuntut umum dan birokrasi
polisi yang kekuasaan penuhnya menjengkelkan semua pendatang asing, bahkan
terhadap para partisan penuh sistem kolonial, seperti Profesor Prancis G.H
Bousquet dari Universitas Aljazair14) Dan Partindo serta Pendidikan praktis tidak dapat bergerak sama sekali.
Selain adanya ancaman dari dalam negeri, ekspansi imperialisme Jepang di Asia
Timur dan model diktaktur militer yang diwakilinya juga dianggap sebagai
ancaman dari luar negeri. Tanbahan lagi Sutomo dengan partai baru yang
dipimpinya, Parindra, secara jelas mendukung
Jepang dengan tendensi otoriter dan dominatornya. Melemahnya partai-partai kiri
tersebut menyebabkan Parindra, partai kanan,
menjadi kelompok utama adalam gerakan nasional.
Menghadapi tiga serangan golongan kanan dan
ekstrim kanan, Jepang, Belanda, Indonesia, golongan kiri akhirnya merubah sama
sekali taktiknya dan menanggalkan politik non-koperasi yang semula merupakan
ciri mereka. Golongan kiri akhirnya bergabung dalam organisasi baru Gerindo, yang dibentuk bulan Mei l937, dengan diilhami
oleh "Front Populer", aliansi golongan kiri yang sebelumnya
mencapai kekuasaan di Spanyol dan Prancis. Berbeda dengan Front Populer, Gerindo bukanlah aliansi partai-partai independen,
melainkan pengelompokan kembali anggota partai-partai kiri seperti Partindo, yang memutuskan bubar atau kelompok yang
mewakili partai bawah tanah PKI dan PARI. Para
pemimpin utamanya adalah Amir Sjarifudin dan A.K Gani.
Tujuan dari Gerindo
adalah mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang asal
daerahnya, guna menuntut demokratisasi lembaga-lembaga dan dibentuknya Dewan
Perwakilan yang sesungguhnya dari pemerintahan Belanda. Dalam rangka tuntutan
Demokratisasi tersebut Gerindo mengakui
lembaga-lembaga kolonial. Tapi hal itu dituntut juga oleh Parindra. Yang membedakan Gerindo dari
Parindra adalah, konsepsinya yang anti rasis
dalam kebangsaan dan nasion:
orang Indonesia manapun, dari rakyat Indonesia, yang memilih menjadi orang
Indonesia, tindakan ini merupakan suatu keputusan politik, bukan hak dari
kelahiran atau lamanya nenek-moyang tinggal di Indonesia. Perbedaan yang
lain dengan Parindra adalah tekananya
pada kerakyatan sebagai kedaulatan dan
pada "hak-hak kaum susah." Terakhir adalah tawarannya kepada
seluruh kekuatan politik di Indonesia ,
termasuk Belanda, untuk membentuk Front Bersama menghadapi imperialisme Jepang.
Fasis dan militeristis; yang terakhir ini tidak akan bisa dipahami secara baik,
sebagaimana nampak pada lemahnya perlawanan ketika Jepang menduduki Indonesia .
Tapi di samping golongan "kiri legal"
tersebut, adakah, dalam ilegalitas, kelanjutan dari PKI? Bila ia tidak ada di
penjara atau di dalam kamp-kamp di Nusakambangan dan Irian, di Digul, di
manakah golongan Komunis Indonesia ?
Masih adakah mereka? Masihkah mereka melakukan sesuatu? Polisi politik Belanda
secara periodik berhasil membongkar jaringan PKI, tapi ini tidak berarti bahwa
jaringan-jaringan itu betul-betul ada. Sebuah dokumen PKI menyatakan:
"Sesudah
kejadian pemberontakan tahun l926-l927 ini, kaum Komunis Indonesia
Analisa tersebut agaknya menyimpulkan bahwa, pada
saat Komunis Indonesia
tidak dapat mempertahankan hubungannya dengan dunia luar, sebelum tahun l935,
dan sangat terpecah dalam menentukan sikapnya di masa datang: ini terlihat
bahkan dalam tingkatan militan yang dideportasi ke Irian, yang terpecah menjadi
berbagai kelompok yang bermusuhan. Beberapa diantaranya barangkali mencoba
mengikuti PARI, saat partai tersebut mulai dikenal, secara gelap tentu saja, di
dalam negeri; bagi mereka, agaknya, PARI tidak lain dari PKI itu sendiri. Yang
lainnya masuk ke dalam PNI, yang telah menyatakan bahwa partai itu akan
melanjutkan kerja yang telah dimulai PKI; bagi mereka, rintangan ideologis pada
saat mereka masuk ke dalam partai non komunis, tidak terlalu besar dibanding
halangan nyata dalam mengorganisasi PKI sebagai aparat klandestin; air akan
menyeret lumpur yang dilaluinnya, air akan memenuhi jambangan yang ditemuinya.
Bagaimanapun, antara PKI, PARI, PNI, berada pada landasan yang sama; para ahli
teori boleh mengarahknnya pada "nasionalisme" atau
"internasionalisme" atau "dwitunggal", tapi landasan
tersebut, yang menimbulkan pemberontakan pada berbagai lapisan rakyat melawan
dominasi kolonial, menciptakan terutama suatu aspirasi yang berciri khas, yang
diungkapkan serentak oleh seluruh partai rakyat Indonesia, oleh seluruh
golongan kiri Indonesia, betapapun konflik teori memisahkannya.
Tapi untuk kelompok Komunis Indonesia di eropa,
yang baru mengetahui bahwa PARI-nya Tan Malaka telah menyatakan
independensinya dari Internationale Communiste, PARI tidak boleh di
anggap sebagai PKI bentuk baru; jadi harus dicegah jangan sampai golongan
Komunis Indonesia bergabung di sekitar Tan Malaka, dan untuk itu partai harus
dibangun kembali sambil melakukan hubungan dengan Partai Komunis lain di
seluruh dunia. Misi itulah yang pada tahun l935 dipercayakan kepada Musso,
anggota pimpinan PKI yang berada di Eropa pada saat meletusnya peristiwa
l926-l927, dan yang menggantikan Semaun di Belanda; misi tersebut kemudian
mendapat perlawanan dari para pendukung Tan Malaka, di luar negeri dan juga di
Indonesia, yang menyatakan bahwa PKI sudah mati dan bahwa mereka adalah ahli
warisnya.
Bagi Musso, PKI tetap ada dan PARI hanyalah
merampas. Kejaksaan Belanda tidak ambil pusing terhadap perbedaan itu, baginya
semua itu adalah "Komunis," "ekstrimis yang berbahaya" dan
ia membuang mereka ke Irian tanpa diadili, siapa saja yang berhasil ditangkap.
Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyusun sel-sel PKI yang
dibentuk Musso di Surabaya awal tahun l936, di lingkungan sindikalis
Djokosudjono. Dalam kamp tahanan di Irian, anggota-anggota PARI menjulukinya
"PKI muda" atau "baru." Ketika para tahanan itu dipindah ke
Australia dan
anggota-anggota PKI berkat bantuan kaum Komunis Australia , menerbitkan suatu
buletin gelap, mereka menulis:
"Lawan
selalu mencoba memecah pergerakan kita. Cara memecahnya dengan
bermacam-macam jalan. Antara lain adalah sebutan PKI
Lama dan PKI baru (...) Bagi kita kawan
sefaham, PKI hanya satu. Kita hanya mengenal satu
partai komunis yaitu PKI. Tidak ada lama tidak baru..."16)
Itulah tujuan Musso: menjamin kontinuitas PKI,
mempertahankan namanya, kehidupan organisasinya, menjamin kedudukan PKI dalam
sejarah Indonesia , dan
membuat PKI sebagai pionir dalam sejarah Indonesia . Dengan cara yang sama
Aidit tahun l950 mencoba menunjukan bahwa pemuda-pemuda Komunis memainkan
peranan penting di Jakarta
dalam periode Mei-September l945, tanpa perlu membuktikan dan menyatakan di
mana-mana bahwa mereka itu adalah Komunis. 17)
Bila Musso pada tahun l948, tiga tahun setelah l7
Agustus l948, dan Aidit tahun l950 (Musso telah terbunuh dalam peristiwa
Madiun) mencoba menunjukan bahwa sejarah Komunis adalah sejarah yang
gilang-gemilang, adalah karena PKI dalam tiga tahun pertama kemerdekaan itu
hampir tidak pernah terang-terangan membiarkan golongan kiri
mengidentifikasikan dirinya kepada Partai Sosialis, partai yang pendirinya
adalah Amir Sjarifudin, dia lagi, sekeluarnya dari penjara dimana Jepang telah
menjebloskannya ke sana sejak Febuari l943.
Bagaimana mungkin Partai Sosialis dapat membangun
supremasinya di tengah golongan kiri Indonesia , mengapa hal itu tidak
pernah dipertanyakan oleh PKI? Banyak kemungkinan yang bisa dijelaskan, sambil
menanti dibongkarnya arsip, bila masih ada. Yang paling mendekati adalah yang
menganggap klandestinitas tidak akan memungkinkan PKI untuk bangkit kembali
secara nyata dan perlahan-lahan, dan bahwa perpecahan setelah kegagalan
l926-l927 tidak bisa diatasi, atau telah diganti dengan yang lain, yang juga
tak berdaya. Secara umum, militan Komunis lama dan baru, tahun l945 tidak cukup
merasa yakin bahwa tumbuhnya PKI yang berpengaruh dan dinamis telah dapat
menyumbangkan kepentingan yang positif; bahkan, pikir mereka, kehadiran PKI
justru hanya menimbulkan kesulitan dalam hubungan dengan sekutu
Inggris-Australia, yang baru mendarat di Indonesia pada saat berdirinya
partai-partai politik. Partai Sosialis, yang melanjutkan fungsi Gerindo dalam tugasnya membangun suatu Indonesia
yang independen dan Demokratis, berhasil dalam beberapa waktu menggabungkan
aliran besar yang berasal dari Gerindo dan bekas
anggota pendidikan, yang memberikan kepada
pemerintahan Sjahrir, dengan Amir sebagai menteri pertahanannya, suatu sarana
yang berharga yakni mobilisasi rakyat.
Beberapa pengacara yang pernah menjadi anggota
biro eksekutif Gerindo pada masa penyerbuan
Jepang dan yang dididik dalam bidang hukum di sindikat, November l945 mencoba,
didorong oleh bekas peserta pemberontakan l926, memproklamirkan kelahiran baru
PKI secara legal. Mereka terbentur pada hegemoni Partai Sosialis, pada aliansi
Sjahrir-Amir Sjarifudin, yang berarti pada pemerintah, dan bulan Maret
l946 harus menyerahkan pimpinan PKI mereka kepada bekas-bekas tahanan di
kamp konsentrasi Irian, yang kembali dari Australia dan yang mau menerima
hegemoni Partai Sosialis. Tetapi agaknya diperlukan suatu krisis gawat seperti
jatuhnya kabinet Amir (yang menggantikan Sjahrir) untuk dapat mencuatkan
kembali masalah peranan khas PKI dalam perkembangan strategi global golongan
kiri.
Pada saat itulah, Agustus l948, ketika Sjahrir
dan bekas anggota pendidikan ke luar dari Partai
Sosialis untuk membentuk Partai Sosialis Indonesia
dan mendukung pemerintahan Hatta yang menggantikan Amir, Musso berhasil kembali
dari Eropa untuk meyakinkan Partai Sosialis agar bergabung dengan PKI. Dengan
maksud mengarahkan politik partai agar tidak lagi berdasar pada kompromi, tapi
pada perjuangan melawan penyerbuan Belanda, guna menjamin kemerdekaan negara
dan untuk memberikan dukungan kepada kaum buruh dan tani, khususnya untuk
merealisasikan reformasi agraria.
Tumbangnya persatuan golongan kiri, sayap kiri, aliansi Hatta dan Sjahrir, yakni dari
aliran Pendidikan Nasional Indonesia sebelum
perang, dengan Masjumi, telah menimbulkan
situasi yang sulit dikembalikan lagi. Pertentangan militer yang melahirkan
peristiwa Madiun, bahkan telah membuat situasi tersebut tetap bertahan sampai
lama. Bekas anggota PARI yang, setelah mendukung Hatta, bulan November l948,
menganggap PKI sudah hancur, lalu mendirikan Partai
Murba yang meniupkan slogan: "Sayap kiri, Hara Kiri," Golongan
kiri, dari segala segi, nampak berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
Paradoknya adalah, ketika ada beberapa menteri
dan beberapa pejabat tinggi Komunis dalam periode l962-l965, fase kedua dari Demokrasi Terpimpin, tapi bukan pada saat itulah PKI
memiliki kekuatan besar dalam aksinya. Partai massa, untuk pertama kali dalam
sejarahnya, partai yang dalam pemilu l955 dan l957 menunjukkan kenaikan yang
terus menerus, tapi setelah diberlakukannya keadaan darurat perang (SOB) Maret
l957, berada dalam situasi seperti kelompok demonstran yang di kelilingi
petugas keamanan. Kadangkala para petugas keamanan tersebut cukup mengamati
tanpa turun tangan, kandang-kadang terjadi diskusi dan bisa juga terjadi
insiden, para demonstran berang dan para petugas keamanan menembak.
Tanggal 8 Juli l960, Harian
Rakyat, surat kabar PKI, menulis suatu editorial panjang yang menilai
hasil setahun Kabinet Kerja, yakni setahun Demokrasi Terpimpin. Suatu penilaian yang kritis.
Koran itu disita, dilarang terbit beberapa minggu (penerbitan PKI lainnya tetap
dilarang selama tiga tahun), para pemimpinnya ditangkap, PKI dilarang di
beberapa propinsi (Tiga Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan
Sulawesi Selatan). Periode di mana didiskusikan Undang-Undang tentang partai
politik dan beberapa kalangan mendesak agar PKI dilarang karena mengancam dan
kelak menyerang Masjumi dan PSI. Pada akhir tahun l960, Sukarno datang ke sidang
umum PBB dengan DN Aidit di sebelah kiri dan A.H Nasution di sebelah kananya.
Khawatir bila Demokrasi Terpimpin menjadi suatu
sistem pemerintahan yang terlalu bergantung kepada militer, Sukarno kemudian
mengerem tindakan-tindakanya yang ditujukan untuk menekan PKI.Dan PKI tidak
lagi mengeritik pemerintah.
Tenunan politik yang robek pada tahun l948 tidak
dapat ditenun kembali. Dwitunggal
Sukarno-Hatta, jauh dari persekutuan yang saling melengkapi, saling kait
berkait, sejak awal karir politik mereka, seringkali bertentangan; karena
itulah agaknya mengapa Jepang mempersatukannya dalam periode l945-l956,
terlihat betapa peranan politik Hatta melampaui peranan Sukarno, khususnya
dalam periode dimana Hatta menjabat Wakil Presiden dan Perdana Menteri,
saat di mana terjadi peristiwa Madiun. Retaknya Dwitunggal,
setelah pemilu, pengunduran diri Hatta, Desember l955, memberi pertanda tentang
retaknya suatu sistem politik, dengan timbulnya pemberontakan yang melahirkan
proklamasi PRRI, pemerintahan yang terdiri dari separuh sipil, separuh militer.
Dengan diumumkannya SOB, Sukarno menggunakan angkatan bersenjata, yang tepecah
akibat peristiwa PRRI, untuk menjahit kembali tenunan politik tersebut.
Berbagai institusi baru yang disiapkan dan akan membentuk Demokrasi Terpimpin, diukir menurut model angkatan
bersenjata. Pada saat yang sama angkatan bersenjata menjadi kutub atraksi dari
seluruh kekuatan yang melihatnya sebagai perisai yang ampuh untuk melawan
kekuatan PKI.
Nasution tampil seperti menggantikan Hatta dalam
bentuk semacam dwitunggal Sukarno-Nasution. Tapi keseimbangan yang ditampilkan
oleh gambaran triumvirat Sukarno-Nasution-Aidit,
peran serta angakatan bersenjata dalam pemerintahan dan seluruh eselon aparatus
negara disatu pihak, dan aliansi NASAKOM di lain pihak (tapi perjuangan antara
komposan NASAKOM sendiri menggugurkan efek dari persekutuan tersebut), kemudian
meletus pada tahun l965. Namun Angkatan Bersenjata (Tapi Nasution tidak lagi
menjadi panglima) tetap menjadi penguasa lapangan.
oleh: Jacques Leclerc
Catatan:1) Ruth McVey, The Rise of Indonesian Communism,
2) Ibid., hlm. 258.
3) Ibid., hlm. l87.
4) Ibid., hlm. l94.
5) Manifes Komunis
6) M Hatta, Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan nasional
7) Harry Poeze, Tan Malaka, lavensleop l897-l945. Den Haag, Nijhoff l980, h. l3.
8) Abdurachman Soerjomihardjo, Budi Utomo Cabang Betawi, Idayu,
9) John Ingleson, "Bound hand and Foot: Railways Workers and l923 Strike In Java,"
10) Lihat karya Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan l926 di Jawa Barat, "The Bantan Report," dalam H.J Benda dan Ruth Mcvey (ed). The Communist Uprising of l926-l927 In
11) A.M Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat,
12) Jean Dubois, Le Vocabulaire Politique et Social en
13) Konstitusi Republik Prancis 24 Juni l793, "Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warganegara", pasal 35.
14) G.H Bousquet, Le Politique .... (?) et Coloniale des Paya-Bas, CEPE,
15) "Lahirnya PKI Dan Perkembangannya", Bintang Merah, No 7, l5 November l950, hlm. l99.
16) "Sebutan Yang Berbahaya," Red Front, Suara official PKI seksi luar negeri, No 3, Desember, l944.
17) Lihat tulisan saya, "Aidit dan Soal Partai Pada
Tahun l950," Prisma, No 7, Juli
l982.
0 komentar:
Post a Comment